Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa keberhasilan program kesejahteraan sosial sangat bergantung pada keakuratan data. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat yang berlangsung di Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (22/10/2025).
Di hadapan jajaran Pemerintah Provinsi dan Kota Pontianak, Dinas Sosial, pilar-pilar sosial, serta tenaga pendidik Sekolah Rakyat, Gus Ipul menekankan pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi seluruh intervensi sosial pemerintah.
“Taruhan kita ini pada data, Sekolah Rakyat, Bansos dan program-program lain itu, sesungguhnya sangat tergantung pada data. Kalau datanya beres, ya program kita itu beres, data kita akurat, intervensi program-program kita akan akurat,” ujar Gus Ipul.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamton, para pendamping PKH, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua dan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 53 Pontianak.
Kehadiran Gus Ipul disambut hangat dengan penampilan tarian tradisional, paduan suara, dan pembacaan puisi dari para siswa SRT 53.
Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran masih menjadi tantangan serius. Karena itu, pemutakhiran data menjadi langkah utama untuk memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak.
“Maka sejak lahir Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kementerian Sosial beserta BPS melakukan ground check dengan sumber daya yang ada, kita uji coba apakah yang namanya data ini itu di lapangan sesuai atau tidak,” jelasnya.
Dari hasil uji coba tersebut, lebih dari 10 juta keluarga penerima manfaat telah diverifikasi, dan sekitar 1,9 juta di antaranya dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria.
“Artinya bansosnya tidak tepat sasaran. Ini baru uji coba. Jadi kita temukan di lapangan kenyataan bansos itu tidak tepat sasaran,” ungkap Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah bertugas melakukan pemutakhiran secara rutin agar data tetap dinamis dan akurat.
“Mari kita lakukan pemutakhiran secara bersama-sama. Dinsos bergerak, BPS bergerak, Kementerian Sosial bergerak, dibantu dengan sumber daya-sumber daya yang lain. Kalau kita lakukan secara konsisten, Insya Allah data kita makin akurat,” kata Gus Ipul.
Lebih lanjut, pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah mekanisme formal lewat musyawarah di tingkat desa atau kelurahan yang diteruskan ke Dinas Sosial. Jalur kedua bersifat partisipatif, di mana masyarakat dapat ikut memverifikasi atau mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos.
Selain itu, Kemensos bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga tengah mengembangkan sistem digitalisasi bansos agar proses pengusulan dan penyaluran bantuan menjadi lebih cepat dan transparan.
“Kita sudah menyiapkan aplikasi untuk memberikan kesempatan kepada siapapun mengusulkan menerima bansos atau mengusulkan dirinya untuk mendapatkan bansos, yang akan memilih dan memilah nanti sistem,” pungkas Gus Ipul.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
