Menuju konten utama

Daftar Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan S1 Akuntansi

Sejumlah kementerian dan lembaga membuka kebutuhan CPNS 2024 untuk jurusan S1 akuntansi. Simak daftarnya dan cara cek online.

Daftar Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan S1 Akuntansi
Peserta mengikuti Seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Gedung Latansa Mashiro di Lebak, Banten, Senin (24/2/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/af/aww.

tirto.id - Pendaftaran rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 telah dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024. Calon pelamar dapat mulai mendaftar formasi sesuai kualifikasi jurusan secara online di SSCASN.

Formasi CPNS yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga saat ini terbuka untuk berbagai jurusan, salah satunya sarjana (S1) akuntansi. Ada puluhan kementerian dan lembaga yang membuka kebutuhan CPNS dengan kualifikasi pendidikan S1 akuntansi.

Lulusan S1 akuntansi dapat melamar di sejumlah jabatan yang membutuhkan keahlian akuntansi. Contoh jabatan CPNS untuk S1 akuntansi seperti auditor, analis, pengelola keuangan, pengelola APBN, dan sebagainya.

Kebutuhan jabatan tersebut dibuka oleh hampir semua instansi dalam CPNS 2024. Lantas, kementerian dan lembaga mana saja yang membuka kebutuhan CPNS S1 akuntansi 2024?

Rincian Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan S1 Akuntansi

Setidaknya ada lebih dari 60 kementerian dan lembaga yang membuka formasi CPNS 2024 untuk lulusan akuntansi. Berikut rincian formasi CPNS 2024 untuk lulusan S1 akuntansi, yang dibuka oleh kementerian dan lembaga:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama

2. Badan Informasi Geospasial (BIG)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama

3. Badan Intelijen Negara (BIN)

  • Penelaah Teknis Intelijen

4. Badan Karantina Indonesia (Barantin)

  • Auditor Ahli Pertama

5. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama

6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama

7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama

8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama

10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Fasilitator Pemerintahan

11. Badan Pangan Nasional

  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama

12. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Fasilitator Pemerintahan

13. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

  • Auditor Ahli Pertama

14. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

  • Pemeriksa Ahli Pertama

15. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

16. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama
  • Pranata Keuangan APBN Terampil

17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama

18. Badan Pusat Statistik (BPS)

  • Auditor Ahli Pertama

19. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

  • Perencana Ahli Pertama

20. Kejaksaan Agung

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

21. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Penata Pertanahan Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

22. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

23. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Pamong Budaya Ahli Pertama
  • Penata Kelola Pertambangan
  • Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan
  • Penata Perizinan Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

24. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Kurator Keperdataan Ahli Pertama

25. Kementerian Investasi/badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama

26. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

27. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Instruktur Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

28. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

  • Fasilitator Pemerintahan

29. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Fasilitator Pemerintahan
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

30. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

  • Fasilitator Pemerintahan
  • Pranata Kewilayahan

31. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Fasilitator Pemerintahan
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama

32. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

  • Auditor Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

33. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenko UKM)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Pengawas Koperasi Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

34. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

  • Analis Kerjasama Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Analis Standardisasi Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

35. Kementerian Luar Negeri

  • Auditor Ahli Pertama

36. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Fasilitator Pemerintahan
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

37. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

38. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

  • Auditor Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama

39. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

40. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)

  • Perencana Ahli Pertama

41. Kementerian Perdagangan (Kemendag)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

42. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

43. Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

44. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Fasilitator Pemerintahan
  • Fasilitator Pemerintahan
  • Perencana Ahli Pertama

45. Kementerian Pertahanan (Kemhan)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

46. Kementerian Pertanian (Kementan)

47. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Fasilitator Pemerintahan
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama

48. Kementerian Sosial (Kemensos)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

49. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama

50. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

  • Auditor Ahli Pertama

51. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

52. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama

53. Mahkamah Agung RI (MA RI)

  • Auditor Ahli Pertama

54. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Arsiparis Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama
  • Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
  • Penata Perizinan Ahli Pertama
  • Pengelola Pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama
  • Penilai Pemerintah Ahli Pertama

55. Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

  • Auditor Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

56. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Setjen KEK)

  • Analis Kebijakan Ahli Pertama
  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama

57. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Setjen KY)

  • Auditor Ahli Pertama
  • Perencana Ahli Pertama

58. Sekretariat Jenderal MPR (Setjen MPR)

  • Auditor Ahli Pertama

59. Setjen Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)

  • Auditor Ahli Pertama

60. Setjen Wantannas (Setjen Wantannas)

  • Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
  • Auditor Ahli Pertama

Cara Cek Rincian Formasi CPNS 2024

Pelamar juga dapat mencari formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan tertentu, seperti S1 akuntansi melalui cara berikut ini:

  1. Buka link https://sscasn.bkn.go.id/#daftarFormasi.
  2. Pilih “Jenjang Pendidikan”.
  3. Pilih “Program Studi”.
  4. Pilih “Instansi” yang ingin dilamar.
  5. Pilih “Jenis Pengadaan”
  6. Lalu, klik “Mencari”.

Selanjutnya akan muncul data jabatan, instansi, unit kerja, formasi, pendapat, hingga jumlah kebutuhan untuk kualifikasi pendidikan yang dicari.

Baca juga artikel terkait CPNS 2024 atau tulisan lainnya dari Bintang Pamungkas

tirto.id - Aktual dan Tren
Kontributor: Bintang Pamungkas
Penulis: Bintang Pamungkas
Editor: Yonada Nancy & Yantina Debora