40 Soal PPPK Pengelola Pengadaan Barang Jasa & Jawabannya

tirto.id - Contoh soal PPPK Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa beserta kunci jawabannya di bawah ini dapat dipakai latihan sebelum ujian.

Pelaksanaan tes kompetensi dalam seleksi PPPK membuka beberapa formasi, salah satunya yakni pengelola barang dan jasa.

Dalam proses seleksi tersebut para peserta yang telah dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya yaitu seleksi kompetensi. Seleksi Kompetensi bagi PPPK Tenaga Teknis meliputi 3 bidang mulai dari tes manajerial, tes kompetensi teknis, dan tes sosio kultural.

Berkaitan dengan proses seleksi kompetensi tersebut, para pelamar PPPK terutama untuk mengisi jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat mempersiapkan diri dengan berlatih mengerjakan berbagai contoh soal ujian pengadaan barang dan jasa agar dapat menjawab pertanyaan tentang pengadaan barang dan jasa.

Contoh Soal PPPK Teknis Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Berikut ini contoh soal PPPK Teknis pengelola barang dan jasa yang dapat digunakan sebagai referensi belajar yang sudah dilengkapi dengan jawabannya serta link untuk mengunduh latihan soalnya.

1. Dalam penetapan persyaratan kualifikasi, panitia pelelangan dilarang mensyaratkan:

a. Peserta harus memiliki kantor di wilayah lokasi kegiatan untuk memudahkan korespondensi

b. Peserta harus memiliki kantor dengan alamat tetap

c. Dimilikinya izin usaha berkaian dengan bidang pekerjaan yang akan dilelangkan

d. Tersedianya tenaga teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilelangkan

Jawaban: a

2. Dalam evaluasi teknis penawaran suatu pekerjaan jasa konsultansi, unsur – unsur pokok yang nilainya adalah kecuali:

a. Kemampuan keuangan perusahaan

b. Pengalaman perusahaan yang relevan

c. Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan

d. Pendekatan dan metodologi untuk menilai pemahaman konsultan

Jawaban: a

3. Untuk menilai telah terpenuhinya persyaratan bahwa peserta lelang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar hitam, panitia perlu meminta:

a. Surat pernyataan salah satu asosiasi perusahaan

b. Pernyataan tertulis dari peserta lelang yang bersangkutan

c. Surat keterangan dari lembaga independen

d. Keterangan dari pihak PPK sebelumnya

Jawaban: b

4. Dalam hal digunakan kontrak lumpsum, apabila hasil pengukuran volume pekerjaan jasa pemborongan senilai 2.100 m3 sedangkan volume awal dalam kontrak adalah 2.000 m3 maka pembayaran yang diberikan kepada pemborong sebesar:

a. 2.100 m3

b. 2.050 m3

c. 2.000 m3

d. Sesuai hasil negosiasi

Jawaban: c

5. Bila pelaksanaan pelelangan gagal karena adanya indikasi KKN antara satu panitia dengan satu penyedia maka pelelangan ulang dilaksanakan dengan:

a. Mengumumkan kembali pelelangan umum

b. Mengangkat panitia pengadaan baru untuk untuk melaksanakan lelang ulang

c. Meminta penawaran ulang dari peserta pelelangan yang tidak terlibat dan menon-aktifkan anggota panitia yang terlibat

d. Menggugurkan penawaran dari penyedia yang terlibat

Jawaban: b

6. Untuk pekerjaan pembangunan gedung sekolah menengah yang memiliki 10 unit kelas di lokasi yang sama dan menjadi satu bangunan dengan nilai total anggara Rp2,5 milyar maka:

a. Pengadaan dibagi menjadi 5 unit dengan nilai per paket Rp500 juta untuk dilaksanakan oleh 5 unit usaha kecil setempat

b. Anggaran dapat diserahkan kepada komite sekolah untuk melaksanakan pembangunan secara swakelola

c. Pekerjaan dilelangkan dalam bentuk 1 (satu) paket pekerjaan

d. Tidak ada jawaban yang benar

Jawaban: c

7. Pekerjaan – pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah:

a. Perbaikan jalan

b. Pengadaan ATK

c. Pembangunan jembatan

d. Pembangunan jalan

Jawaban: a

8. Tanggung jawab panitia pengadaan atas pelaksanaan pengadaan sampai dengan:

a. Diterimanya pembayaran uang muka oleh penyedia barang/jasa

b. Diterimanya barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan

c. Ditetapkannya penyedia barang/jasa oleh PPK

d. Siap ditandatanganinya kontrak oleh PPK

Jawaban: d

9. Pelaksanaan pelelangan umum melalui prakualifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan dan harus diulang setelah dinyatakan gagal maka pelelangan diulang dengan:

a. Mengundang ulang peserta yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran ulang secara lengkap

b. Mengundang peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis

c. Mengundang semua calon peserta lelang dan apabila dianggap perlu mengundang peserta baru

d. Mengundang peserta yang masuk dalam daftar calon pemenang lelang

Jawaban: c

10. Metoda pemilihan dengan cara penunjukan langsung dapat digunakan untuk pekerjaan jasa konsultansi sebagai berikut:

a. Pekerjaan perencanaan bangunan sekolah dasar dengan nilai Rp90 juta

b. Pekerjaan survei pemetaan dengan nilai Rp5 milyar

c. Pekerjaan pengembangan sistem akuntansi keuangan dengan nilai Rp300 juta yang telah mendapat hak paten

d. Pekerjaan konsultan individu untuk penasehatan (advisory) dengan nilai Rp150 juta

Jawaban: c

11. Pengumuman pelelangan umum sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama dan alamat PPK, perkiraan nilai pekerjaan, dan syarat – syarat peserta lelang, kualifikasi peserta lelang

b. Nama dan alamat PPK, uraian pekerjaan, perkiraan nilai pekerjaan, syarat – syarat peserta lelang, dan tempat dan waktu pengambilan dokumen

c. Nama dan alamat PPK, waktu pemasukan penawaran, syarat – syarat peserta lelang, uraian pekerjaan, dan tempat dan waktu pengambilan dokumen

d. Nama dan alamat PPK, syarat – syarat peserta lelang, uraian pekerjaan dan kualifikasi peserta lelang

Jawaban: b

12. Evaluasi dengan metoda pagu anggaran paling tepat diterapkan untuk pekerjaan jasa konsultansi:

a. Perencanaan kawasan pariwisata

b. Peningkatan kapasitas manajemen sumber daya manusia

c. Pengawasan konstruksi jalan negara

d. Perencanaan bangunan 3 lantai

Jawaban: c

13. Kontrak yang bersifat lumpsum dapat dilakukan perubahan sepanjang:

a. Tidak lebih dari 3 kali sebelum kontrak berakhir

b. Tidak lebih dari 10% dari nilai kontrak awal

c. Disepakati dua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

d. Hanya dilakukan 1 kali perubahan dalam tahun anggaran berjalan

Jawaban: c

14. Pada saat melakukan koreksi aritmatik, panitia pengadaan tidak diperbolehkan:

a. Mengubah volume pekerjaan dalam dokumen penawaran

b. Mengubah peringkat peserta berdasarkan hasil koreksi aritmatik

c. Mengkoreksi kesalahan perkalian antara harga satuan dengan volume

d. Mengubah harga satuan pekerjaan yang terdapat pada dokumen penawaran

Jawaban: d

15. Dalam pelaksanaan pelelangan terbatas, HPS disusun untuk:

a. Dasar menentukan tambahan nilai jaminan pelaksanaan

b. menggugurkan penawaran yang sangat rendah dibandingkan dengan harga satuan dalam HPS

c. Menghitung kerugian negara yang timbul karena hasil lelang yang melebihi HPS

d. Menilai harga hasil lelang yang lebih tinggi dari HPS

Jawaban: a

16. Kontrak pengadaan 100 unit gudang dan fasilitas penunjangnya nilai kontrak Rp500 juta lebih tepat menggunakan:

a. Kontrak lumpsum

b. Kontrak terima jadi

c. Kontrak harga satuan

d. Kontrak presentase

Jawaban: a

17. Hasil evaluasi dengan metode sistem gugur dalam pelelangan umum untuk pekerjaan pembangunan jembatan adalah:

a. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah yang memenuhi

persyaratan teknis.

b. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan penawaran dengan nilai tertinggi.

c. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah di antara yang lulus administrasi dan teknis.

d. Daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah.

Jawaban: c

18. Terhadap penawaran yang tidak mencantumkan nilai harga satuan untuk suatu item pekerjaan, panitia dapat:

a. Menggugurkan penawaran karena termasuk penawaran yang tidak responsif.

b. Mengembalikan penawaran tersebut kepada peserta lelang untuk diperbaiki.

c. Memberi nilai tertentu dari harga tertinggi dari penawaran peserta lain.

d. Melakukan klarifikasi dan pekerjaan yang Harga satuannya tidak ditulis tetap dilaksanakan.

Jawaban: d

19. Metode penyampaian penawaran yang paling sederhana untuk pelelangan umum dengan metoda evaluasi sistem gugur adalah:

a. Satu sampul.

b. Dua sampul.

c. Dua tahap.

d. Satu sampul dan dua sampul.

Jawaban: a

20. Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak tidak dapat dilakukan apabila:

a. Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan karena alasan di luar kontrol penyedia.

b. Ada perubahan pekerjaan yang dapat berakibat pada perubahan jadwal.

c. Ada perubahan volume pekerjaan yang memerlukan perpanjangan waktu.

d. Pelaksanaan pekerjaan akan melampaui akhir tahun anggaran.

Jawaban: b

21. Pelaksanaan yang proses pengadaannya tidak wajib dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 adalah:

a. Pengadaan barang/jasa oleh masyarakat penerima hibah dari APBN.

b. Swakelola dengan dana APBN dan dilaksanakan

oleh BUMN.

c. Pekerjaan investasi BUMN dengan dana penyertaan modal dari Pemerintah.

d. Pengadaan oleh perguruan tinggi negeri.

Jawaban: a

22. Apabila panitia menemukan adanya indikasi pengaturan harga lelang, maka:

a. Meneruskan proses pelelangan karena takut disanggah oleh peserta.

b. Membatalkan proses pelelangan.

c. Memberhentikan sementara proses pelelangan.

d. Melaporkan kepada atasan Pejabat Pembuat Komitmen.

Jawaban: d

23. Apabila dalam evaluasi panitia pengadaan menemukan penawaran yang total harganya 50% dari HPS maka panitia harus:

a. Menggugurkan penawaran tersebut.

b. Melakukan klarifikasi kewajaran harga.

c. Mengembalikan penawaran tersebut untuk diperbaiki.

d. Langsung menetapkan sebagai calon pemenang

karena dinilai harganya terendah.

Jawaban: b

24. Untuk meyakinkan panitia pengadaan bahwa peserta lelang mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disyaratkan, penyedia harus melengkapi penawaran dengan:

a. Brosur asli dari pabrikan.

b. Sketsa barang.

c. Foto barang yang ditawarkan.

d. Gambar teknik.

Jawaban: a

25. Dalam dokumen seleksi umum pekerjaan jasa konsultansi, disebutkan bahwa sampul satu dan dua dimasukkan dalam sampul luar kemudian ditutup dan di lak. Pada saat pembukaan penawaran ditemukan satu penawaran yang sampul luarnya tidak di lak. Tindakan panitia yang paling tepat menyikapi penawaran tersebut adalah:

a. Penawaran tetap dianggap sah karena penyimpangan tersebut bukan merupakan penyimpangan yang substansial.

b. Menggugurkan penawaran tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen seleksi.

c. Memanggil peserta yang penawarannya belum di lak untuk mengelak sampul penawaran tersebut.

d. Panitia tidak menunda acara pembukaan penawaran dan mengembalikan penawaran tersebut serta meminta kepada penawar untuk menyerahkan kembali setelah dilaksanakan.

Jawaban: a

26. Dalam pengadaan barang, penawaran dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis apabila :

a. Jumlah peralatan melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan

b. Waktu penyelesaian melebihi waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan

c. Sejumlah barang yang akan disubkontrakkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan

d. Personel yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diperlukan pada bidangnya

Jawaban : b

27. Untuk mempersingkat waktu penyelesaian sengketa antara PPK dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak maka pilihan penyelesaian sengketa yang dianjurkan sebaiknya melalui:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Tata Usaha Negara

c. KPPU

d. Arbitrase

Jawaban : d

28. Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui pelelangan yang terbuka akan menghasilkan:

a. Persaingan sehat sehingga penawaran rendah

b. Harga penawaran sesuai dengan harga pasar yang wajar

c. Harga dan kualitas paling optimal serta proses akuntabel

d. Hasil pengadaan yang efisien dan efektif

Jawaban : d

29. Tanggung jawab panitia pengadaan atas pelaksanaan pengadaan sampai dengan:

a. Diterimanya pembayaran uang muka oleh penyedia barang/jasa

b. Diterimanya barang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan

c. Ditetapkannya penyedia barang/jasa oleh PPK

d. Siap ditandatanganinya kontrak oleh PPK

Jawaban : d

30. Apabila terjadi perubahan dokumen pengadaan pada saat penjelasan, maka perlu dibuat addendum dokumen pengadaan yang harus disahkan oleh :

a. Panitia Pengadaan.

b. PPK.

c. Pengguna Anggaran.

d. Kepala Satuan Kerja.

Jawaban : b

31. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 dan semua perubahannya tidak mengatur pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh :

a. Instansi pemerintah dalam pembangunan yang dibiayai PHLN.

b. Badan Usaha Milik Negara dengan dananya sendiri.

c. BUMD yang memperoleh pendanaan APBD melaksanakan pekerjaan investasi.

d. Perguruan tinggi negeri yang menangani swakelola.

Jawaban : b

32. Pemilihan Penyedia barang/jasa dalam suatu kegiatan swakelola dilaksanakan dengan :

a. Semuanya dilakukan dengan penunjukan langsung

b. Penunjukan langsung kalau nilainya dibawah Rp50 juta

c. Tidak perlu dilakukan dengan pelelangan/seleksi umum walaupun penyedianya banyak dan nilainya di atas Rp100 juta

d. Semua dilakukan dengan pemilihan/seleksi langsung

Jawaban : b

33. Untuk pekerjaan senilai Rp5 milyar yang penyedia barangnya tidak banyak terdapat di propinsi yang bersangkutan, panitia pengadaan melaksanakan pengadaan dengan cara:

a. Pemilihan langsung dengan prakualifikasi

b. Penunjukan langsung dengan prakualifikasi

c. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi

d. Pelelangan terbatas dengan pascakualifikasi

Jawaban : c

34. Untuk pengadaan makanan karyawan sejumlah 1.000orang dengan perkiraan nilai pekerjaan Rp1,2 milyar untuk 1 tahun, keputusan PPK yang paling tepat adalah :

a. Membuat menjadi 12 paket pengadaan untuk masing –masing 1 bulan

b. Membuat menjadi 12 paket pengadaan untuk masing –masing 1 tahun

c. Membuat menjadi 2 paket pengadaan masing–masing 1 tahun

d. Membuat menjadi 1 paket pengadaan dengan penunjukan langsung secara bulanan

Jawaban : c

35. Apabila pihak pejabat pembuat komitmen terlambat melakukan pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa, maka:

a. Pihak penyedia dilarang menuntut ganti rugi kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

b. Pihak penyedia dapat menuntut ganti rugi kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

c. Pihak penyedia dilarang menuntut ganti rugi kepada Pejabat Pembuat Komitmen karena sudah sepakat untuk tidak saling menuntut ganti rugi.

d. Semua jawaban salah

Jawaban : b

36. Paket pengadaan yang prosesnya wajib menggunakan pascakualifikasi adalah :

a. Jasa konsultan perencanaan konstruksi dengan nilai di bawah Rp500 juta

b. Pembelian barang dengan nilai di bawah Rp50 juta dengan penunjukan langsung

c. Pelelangan umum pekerjaan tidak kompleks dengan nilai Rp40 milyar

d. Jasa Pemborongan dengan nilai di bawah Rp50 milyar dengan pelelangan terbatas

Jawaban : c

37. Apabila diperlukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, pejabat pembuat komitmen dan penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan pada saat:

a. Setelah kontrak ditandatangani.

b. Setelah serah terima pertama.

c. Sebelum SPMK.

d. Sebelum kontrak ditandatangani.

Jawaban : a

38. Pilihan penyelesaian sengketa antara PPK dan Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak adalah :

a. Peradilan pidana

b. Arbitrase

c. Peradilan niaga

d. KPPU

Jawaban : b

39. Yang bukan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dengan nilai di bawah Rp1 milyar adalah :

a. Tidak masuk dalam daftar hitam

b. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani perjanjian/kontrak

c. Memiliki surat ijin usaha pada bidang usahanya

d. Memiliki kemampuan dasar pada bidang atau sub bidang pekerjaan yang sesuai

Jawaban : d

40. Apabila sanggahan dari peserta lelang kepada Menteri terhadap pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dianggap benar, maka panitia pengadaan harus :

a. Melakukan proses ulang terhadap semua dokumen penawaran yang masuk

b. Melakukan evaluasi ulang terhadap tiga calon pemenang yang diusulkan

c. Mengundang semua peserta yang terdaftar mengajukan penawaran ulang

d. Melakukan evaluasi ulang terhadap penawaran yang lulus teknis

Jawaban : c

Link Download contoh soal PPPK Teknis Pengelola Barang dan Jasa

Selain soal-soal di atas, Anda dapat mengklik tautan berikut untuk mengunduh contoh soal kompetensi PPPK Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa:

Contoh Soal Kompetensi PPPK Teknis Pengelola Barang dan Jasa