tirto.id - Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan lebih dari 100 orang yang terdiri dari para menteri, wakil menteri, hingga kepala badan/lembaga untuk membantu mengurus Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (21/10/2024) dan Selasa (22/10/2024).
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial (CSIS), Arya Fernandes, mengaku khawatir ihwal keputusan Prabowo Subianto dalam membentuk kabinet tersebut akan berdampak kepada penambahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Saya kira karena menterinya banyak lebih dari 100 menteri dan wakil menteri kabinet. Saya khawatir ke depan, di pemilu ke depan, DPR kita akan terdorong juga untuk menambah jumlah anggota DPR,” kata Arya dalam acara media briefing di Auditorium CSIS, Gedung Pakarti Centre, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, pada Jumat (25/10/2024).
Menurut dia, hal tersebut dimungkinkan terjadi buntut dari banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri yang tergabung dalam Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
“Sekarang (anggota DPR) 580, bisa jadi karena ada kondisi seperti sekarang, DPR kita juga akan untuk menambah jumlah anggota DPR,” ujar Arya.
Selain itu, Arya juga membeberkan implikasi lain terhadap gemuknya kabinet Prabowo Subianto. Dia menilai, akan ada perebutan terhadap akses pada program-program strategis yang dijalankan oleh pemerintah.
“Terutama pada program-program strategis pemerintah yang dapat mempengaruhi pemilih dalam pemilu. Jadi partai akan berebut akses-akses itu,” kata dia.
Lebih lanjut, dia menyebut, akan terjadi semacam kompetisi internal di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu. Hal tersebut diperkirakannya akan mulai terjadi pada masa jabatan di tahun ketiga dan keempat.
“Tahun pertama masih restrukturisasi nomeklatur dan administrasi. Tahun kedua mulai bekerja. Tahun ketiga dan keempat sudah persiapan pemilu. Jadi akan ada muncul internal competition di antara partai-partai koalisi menjelang pemilu,” jelas Arya.
Implikasi lainnya menurut Arya, dapat tergambar dari menteri dan wakil menteri yang terlihat terasosiasi dengan kelompok bisnis tertentu.
“Ini tentu pertanyaannya bagaimana menteri-menteri dan wakil menteri tersebut meminimalkan conflict of interest dari kebijakan-kebijakan politik yang akan mereka ambil,” kata dia.
Arya juga menyebut soal masukan untuk kabinet ‘gemuk’ Prabowo Subianto agar meminimalisir terjadinya implikasi-implikasi tersebut. Menurut dia evaluasi berkala sangat diperlukan agar seluruh pengisi kabinet dapat bekerja dengan optimal.
“Evaluasi berkala menjadi penting untuk memastikan kabinet yang gemuk, struktur yang gemuk itu dapat punya kinerja yang baik,” katanya.
Kemudian, menurut Arya, Prabowo tak perlu khawatir untuk melakukan pergantian personel pada pengisi kursi kabinetnya. “Bahkan 6 bulan setelah kabinet dilantik kalau tidak berkinerja dengan baik atau tidak bisa mengeksekusi program-program strategis pemerintah,” tuturnya.
Arya berharap agar restrukturasasi pemerintahan seperti yang disampaikan dalam peraturan presiden benar-benar dapat terwujud pada akhir Desember 2024.
“Karena kalau kita itu agak ragu, menteri dan kabinet bisa berkinerja dengan baik karena akan sibuk menyelesaikan restrukturasi pemerintahan,” pungkasnya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Anggun P Situmorang
