tirto.id - Pengetahuan Kewilayahan adalah salah satu materi soal yang akan masuk ke dalam ujian tertulis PPS Pemilu 2024 pada 6-11 Januari 2023.
Tahap ujian tertulis merupakan tahap lanjutan bagi calon anggota PPS Pemilu 2024 yang telah lulus tahap seleksi administrasi. Hasil tahap seleksi admnistrasi telah diumumkan pada 3-5 Januari 2023.
Setelah melakukan tes tertulis, calon anggota PPS Pemilu 2024 masih akan melewati sejumlah tahapan lagi sampai akhirnya calon anggota yang berhak menjadi anggota PPS Pemilu 2024 akan ditetapkan pada 20 Januari 2023.
Ujian atau tes tertulis calon anggota PPS Pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem computer assisted test (CAT). Sesuai dengan namanya, tes berbasis CAT mengharuskan peserta mengerjakan tes menggunakan perangkat komputer yang telah disiapkan oleh panitia seleksi.
Peserta nantinya bisa melihat hasil tes secara online di situs infopemilu.kpu.go.id.
Menjelang ujian tertulis, calon anggota diharapkan dapat mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Berlatih menjawab contoh soal dapat dilakukan agar potensi keberhasilan lolos seleksi tertulis semakin tinggi.
Kisi-kisi Tes Tertulis PPS Pemilu 2024
Kisi-kisi tes tertulis PPS Pemilu 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur soal materi tes tertulis.
Soal-soal yang akan diujikan nantinya akan sesuai dengan kisi-kisi tersebut. Oleh karena itu, pendaftar seleksi calon anggota PPS disarankan untuk mempelajarinya.
Berikut kisi-kisi tes tertulis PPS Pemilu 2024 seperti yang tercantum di Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018:
A. Pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
- tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;
- penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota DPD;
- teknis pemungutan suara;
- teknis penghitungan perolehan suara;
- teknis rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
Contoh Soal Ujian CAT PPS Pemilu 2024
Salah satu komponen materi yang akan diujikan pada tes tertulis CAT PPS 2024 adalah materi pengetahuan kewilayahan. Berikut ini beberapa contoh soal mengenai materi tersebut:
Soal 1
KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis ketentuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa?
A. Pasal 5 ayat 3
B. Pasal 9 ayat 2
C. Pasal 9 ayat 1
D. Pasal 1 ayat 5
E. Pasal 2 ayat 1
Jawaban: C. Pasal 9 ayat 1
Soal 2
Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh ….
A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
E. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Jawaban: E. KPU, Bawaslu, dan DKPP
Soal 3
Ketua PPS Dalam Pemilu dipilih oleh ....
A. KPU Kabupaten/Kota
B. Dari Anggota Oleh Anggota
C. Dari Anggota
D. Oleh Anggota
E. Dari PPK
Jawaban: A. KPU Kabupaten/Kota
Soal 4
Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan diumumkan oleh….
A. KPU Kabupaten/Kota
B. KPU RI
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
D. KPPS
E. PPS
Jawaban: A. KPU Kabupaten/Kota
Soal 5
Institusi-Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara adalah ....
A. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN
B. KPU Provinsi,Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS ,KPPS
C. KPU Kabupaten/Kota,Panitiaa Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,KPPS.
D. Panitia Pemilihan Indonesia,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN
E. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN,Pemantau Pemilu
Jawaban: A. KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,PPLN,KPPS,KPPSLN
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Dipna Videlia Putsanra