Cerita Dasco soal Nasib Anggota DPR Kadang Nombok Dana Reses

tirto.id - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan anggota DPR RI kadangkala harus memakai dana pribadinya atau nombok untuk menutup kekurangan dana saat dalam masa reses.

Dasco bercerita, ketika anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah pemilihan (Dapil) di momen reses, mereka tak jarang diminta oleh pendukungnya untuk membenahi infrastruktur atau membeli perlengkapan tertentu.

“Dalam kunjungan-kunjungan aspirasi kadang-kadang juga itu ditembak di lapangan, misalnya jalan desa atau kampung harus diperbaiki, misal perlu tenda untuk orang meninggal, gitu-gitu. Nah, ini kadang-kadang anggota DPR ini, ya bisa juga nombok, gitu loh,” kata Dasco saat dihubungi wartawan, Senin (13/10/2025).

Dasco menjelaskan, anggota dewan yang nombok dana reses biasanya mereka yang berada di Dapil dengan jumlah penduduk padat seperti Jakarta.

Politikus Partai Gerindra ini mencontohkan, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dari Fraksi Gerindra, yang merupakan anggota DPR RI dari Dapil Jakarta Timur, pernah diminta konstituennya untuk membuat program yang serupa dari konstituen lain.

“Tapi kemudian berdekatan dengan titik itu enggak dibikin, kadang-kadang konstituennya nagih, 'kok kami enggak ada apa? Apa sembako?' misalnya gitu. Dia akhirnya ya nambahin,” terang Dasco.

Maka dari itu, dia menjelaskan pengeluaran dana reses untuk setiap anggota dewan tentunya berbeda-beda. Lalu, anggota dewan terkadang menghadapi situasi dan kondisi yang tidak terduga di lapangan.

Oleh karena itu, Dasco menyatakan, kondisi tersebut membuat pengeluaran dana reses secara rincinya tak dapat dicantumkan dalam aplikasi DPR yang akan memuat laporan kegiatan reses anggota DPR.

Beberapa anggota dewan ketika reses, katanya, datang ke daerah sambil menggelar pemeriksaan kesehatan gratis, hingga membagikan sembako.

Dasco menambahkan, anggota dewan juga harus membayar tim sukses Dapil yang tak digaji dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ia pun bercerita, tim sukses tersebut dibayar dengan angka yang berbeda-beda dalam setiap kegiatan reses.

“Nah, ini kan enggak ada parameter yang resmi kegiatan Dapil itu harus apa, karena itu kegiatan itu adalah variatif tergantung situasi, kondisi, dan karakteristik daerah,” katanya.

“Kita enggak mungkin minta pertanggungjawaban konstituen, tanda tangan misalnya dia udah terima ini, atau kemudian dapet ini, kan gitu. Nah, termasuk juga anggota DPR ini kan punya tim sukses nih, yang enggak digaji tapi dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan,” tuturnya.