tirto.id - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi membeberkan, pembangunan jalur ganda kereta api atau double track di perlintasan Haurpugur-Cicalengka akan rampung pada Mei 2024. Merespons kecelakaan yang terjadi di jalur tersebut, dia mengatakan akan mengupayakan pemasangan jalur ganda di semua jalur.
Hal itu disampaikan Menhub saat menghadiri rapat bersama Komisi V di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. "Kita memang akan mengupayakan bahwa semua jalur itu dua jalur, dan juga berkaitan dengan sinyal masih ada beberapa sinyal itu manual,” ucap Budi.
“Oleh karena itu, tahun anggaran ini kita akan selesaikan semua berkaitan dengan sinyal, khususnya di Jawa. Tetapi untuk double track, untuk Cicalengka itu akan selesai pada bulan Mei," tambah dia.
Menhub juga menuturkan, dirinya telah memberi laporan pada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan kecelakaan di Cicalengka. Usulan pertama dari Budi adalah mereformasi sumber daya manusia (SDM).
“Kita usulkan bahwa dalam jangka pendek ini kami akan mereformasi dan SDM dan juga berkaitan dengan yang ada di kereta api itu sedang kita laksanakan, kami sudah lakukan di Kementerian Perhubungan,” ucap dia.
Usulan ini selaras dengan temuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang mencatat terdapat faktor kesalahan dari manusia dan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).
"Jadi dari apa yang kita amati sementara ini memang KNKT belum memberikan suatu results [hasil], ada satu kemungkinan bahwa ada kesalahan teknis ya, pelanggaran SOP, berarti faktor manusia dan hal-hal lain yang sedang kita identifikasi," ungkap Budi.
Kemudian, berkaitan peningkatan kualitas SDM, Kemenhub telah melakukan perombakan organisasi dan membuat standar operasional prosedur (SOP) yang baru seiring dengan banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi.
Selain itu, Menhub akan mengupayakan melakukan penghapusan perlintasan sebidang pada kota-kota besar, seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya.
“Tentu kami berpikir bahwa yang paling aman itu adalah melakukan upaya elevated pada kota-kota besar, katakanlah di Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya seperti apa yang dilakukan di Jakarta sehingga lintasan sebidang tidak ada,” ucap dia.
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara kementerian Perhubungan, Adita Irawati menuturkan, kecelakaan kereta yang menyangkut perlintasan sebidang harus ada penanggung jawab dari otoritas yang berwenang.
“Kalau yang namanya perlintasan sebidang itu, itu kan tergantung jalannya ya, itu jalan mana, jalan kota, kabupaten, provinsi, atau nasional, jadi memang ada penanggung jawab yang sesuai dengan otoritas atau dengan kewenangannya,” ucap dia kepada awak media, Kamis.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Dwi Ayuningtyas
