Cara Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

tirto.id - Ada banyak cara mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini penting untuk diketahui pemerintah dan masyarakat, karena keduanya harus saling bahu-membahu.

Lantas, bagaimana cara mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Apa saja contoh cara mengatasi pengingkaran kewajiban?

Sebagai warga negara, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan dipenuhi. Hak warga negara adalah hak-hak yang dijamin undang-undang bagi seseorang karena statusnya sebagai warga negara.

Di sisi lain, dalam kerangka hubungan timbal balik antara negara dan warga, kewajiban warga negara diartikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan norma sosial yang berlaku sebagai kompensasi atas jaminan hak-hak konstitusional.

Akan tetapi, pada kenyataannya sering terjadi ketidakselarasan antara hak dan kewajiban sehingga mengakibatkan terjadinya masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Cara Mengatasi Berbagai Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara serta Contoh Kasus

Upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah membangun sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. Ini bertujuan untuk menciptakan kondisi aman dan tentram. Misalnya, melakukan kegiatan preventif dan represif.

Pemerintah juga harus melakukan tindakan cepat dan tanggap dalam mengatasi setiap persoalan yang berhubungan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Misalnya dengan membuat aturan atau instrumen hukum yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia

Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat sebagai fungsi kontrol juga diperlukan agar bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara.

Terdapat beberapa poin yang bisa dilakukan sebagai tindakan terbaik dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum dan Supremasi Hukum serta Contoh Kasusnya

Pemerintah harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Setiap pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara ditindaklanjuti melalui proses hukum yang sesuai.

Contoh kasus: Jemaat dari sebuah gereja dihalang-halangi beribadah karena penolakan sebagian warga dan pembatalan izin tempat ibadah oleh pemerintah setempat.

Penanganan: Pasal 28E UUD 1945 dan putusan pengadilan mengabulkan izin ibadah.

2. Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Contoh Kasusnya

Cara mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara juga bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu akan membuat warga negara merasa terlayani dengan baik dan haknya terpenuhi.

Contoh kasus: Penyandang disabilitas kesulitan mengakses pembuatan KTP-el karena fasilitas Dukcapil yang dianggap belum inklusif.

Penanganan: Pemkot Surakarta meluncurkan program "jemput bola" dengan mendatangi rumah penyandang disabilitas untuk pemotretan dan verifikasi data.

3. Pengawasan Masyarakat dan Lembaga Politik serta Contoh Kasusnya

Masyarakat dan lembaga politik harus secara aktif mengawasi pemerintah dalam penegakan hak Asasi Manusia (HAM) dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai prinsip-prinsip HAM.

Contoh kasus: Kepala desa diduga menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi, mengingkari kewajiban transparansi.

Penanganan: Kelompok pemantau desa (BPD & LSM lokal) melaporkan kejanggalan penggunaan dana melalui Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). DPRD setempat memanggil kepala desa untuk klarifikasi. KPK turun tangan setelah laporan masyarakat diverifikasi.

4. Penyebarluasan Prinsip HAM dan Contoh Kasusnya

Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal, sehingga warga negara dapat lebih sadar akan hak dan kewajibannya.

Contoh kasus: Diskriminasi gender di tempat kerja (upah tidak setara, pelecehan seksual).

Penanganan: SPAD menyelenggarakan workshop HAM di 15 kota (2022-2023) tentang hak pekerja perempuan.

5. Profesionalisme Lembaga Pertahanan dan Keamanan serta Contoh Kasusnya

Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan untuk memastikan bahwa penegakan HAM dilakukan dengan baik dan sesuai aturan.

Contoh kasus: Ada terduga sekelompok orang yang terlibat dalam jaringan terorisme dan merencanakan aksi kekerasan yang dapat mengancam keamanan nasional.

Penanganan: Densus 88 bekerja sama dengan intelijen TNI dan BIN untuk memperoleh data akurat sebelum melakukan penindakan. Penangkapan dilakukan sesuai hukum dan prosedur yang berlaku tanpa kekerasan yang berlebihan.

6. Kerja sama antar Kelompok atau Golongan dan Contoh Kasusnya

Mendorong kerja sama antara berbagai kelompok atau golongan dalam masyarakat untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Contoh kasus: Pemberian upah di bawah UMR kepada buruh.

Penanganan: Serikat buruh melakukan pengaduan pekerja ke Aplikasi Si Lancar. Dinas Tenaga Kerja melakukan inspeksi dan tindak lanjut ke tempat kerja terduga.

7. Ratifikasi Instrumen HAM internasional dan Contoh Kasusnya

Pemerintah dapat memberikan jaminan HAM dengan meratifikasi instrumen HAM internasional, yang akan memperkuat komitmen melindungi hak-hak warga negara.

Selain upaya preventif di atas, upaya kuratif juga bisa dilakukan melalui penanganan kasus pelanggaran HAM oleh berbagai lembaga, termasuk Pengadilan HAM, Jaksa Agung, Komisi Nasional HAM, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga-lembaga peradilan lain.

Upaya ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban pelanggaran HAM dan menghukum pelaku pelanggaran tersebut.

Tidak hanya itu, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di berbagai tingkatan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga tingkat nasional. Ini mencakup perilaku positif dan dukungan terhadap prinsip-prinsip HAM di semua aspek kehidupan sehari-hari.

Contoh kasus: Penyiksaan terhadap tersangka saat ditahan atau disidik oleh aparat.

Penanganan: Dibentuknya peraturan internal di kepolisian dan kejaksaan terkait perlakuan terhadap tahanan.

Apa Faktor yang Menyebabkan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara?

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara umumnya dipicu oleh sejumlah faktor. Dikutip dari e-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII, yang ditulis Lilik Marliyati, berikut faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara:

• Sikap egois
• Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
• Sikap tidak toleran
• Penyalahgunaan kekuasaan
• Ketidaktegasan aparat penegak hukum
• Penyalahgunaan teknologi.