tirto.id - Sejumlah koalisi pekerja jurnalis menolak program 1000 rumah bagi wartawan yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Sebab, program ini tidak ada hubungannya dengan tugas pers.
Reno Esnir selaku Ketua Umum PFI memandang bahwa pemberian jalur khusus kepada jurnalis untuk mendapatkan rumah bersubsidi akan memberi kesan buruk pada profesi jurnalis. Hal itu memberi kesan bahwa jurnalis diistimewakan, sementara golongan profesi lain harus memperebutkan program rumah bersubsidi lewat jalur normal.
“Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi, tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya,“ ujar Reno dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/25).
Ketua Umum AJI, Nany Afrida, menambahkan bahwa jika jurnalis mendapatkan rumah dari pemerintah, kesan tidak kritis tidak bisa dielakkan.
“Maka sebaiknya program ini dihentikan saja. Biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal, seperti lewat Tapera atau bank,” ungkap Nany.
Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menambahkan bahwa semua golongan warga negara membutuhkan rumah, bukan hanya jurnalis. Oleh karena itu, persyaratan kredit rumah harus berlaku untuk semua warga negara tanpa harus membedakan profesinya.
“Pemerintah mesti fokus bagaimana persyaratan kredit rumah terjangkau semua lapisan masyarakat,” tutur Herik.
Herik kemudian menyarankan Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program tersebut. Terlebih, Dewan Pers mandatnya lebih fokus pada jurnalistik, sementara program rumah subsidi untuk jurnalis tidak terkait langsung dengan pers.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
