tirto.id - Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, enggan berkomentar banyak tentang bentuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan penyusunan kabinet murni prerogatif presiden, dalam hal ini Prabowo Subianto.
"Mutlak itu hak prerogatif presiden," kata pria yang dikenal dengan sapaan Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Muhaimin menegaskan, PKB tidak berpikir soal jabatan. Ia hanya menegaskan PKB berkepentingan agar pemerintahan berjalan lancar.
"Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan," ucap Cak Imin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengapresiasi isu pemerintahan Prabowo akan berkonsep zaken kabinet atau kabinet diisi orang ahli. Akan tetapi, PKB belum menerima tawaran dari Prabowo untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
"PKB belum berpikir itu dan itu memang kewenangan dan prerogatif presiden tunggu saja," tutur Jazilul di lokasi sama.
Hingga saat ini, isu penyusunan kabinet Prabowo-Gibran memang menjadi sorotan menjelang pelantikan mereka pada 20 oktober 2024 mendatang. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, partai pendukung Prabowo-Gibran sudah ada yang mengusulkan nama menteri ke Prabowo. Selain itu, Dasco membocorkan bahwa Partai Gerindra akan memiliki sedikit wakil di kabinet mereka.
Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, kabinet Prabowo direnacakan akan mengedepankan konsep zaken kabinet. Selain itu, Muzani juga mengatakan, jumlah kementerian lebih dari 34 akan lebih baik dan efektif untuk pemerintahan mereka. Ujaran Muzani berkaitan dengan upaya DPR yang kini tengah merevisi UU Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi kementerian hanya 34 kementerian menjadi sesuai kebutuhan presiden.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Andrian Pratama Taher
