Bupati Bantul Sebut Tak Ada Alasan Melarang Bendera One Piece

tirto.id - Bupati Kabupaten Bantul, Abdul Halim Muslih, memperbolehkan bendera One Piece yang berlogo gambar tengkorak putih dan topi jerami putih berkibar di daerahnya. Halim bilang, tidak memiliki alasan untuk melarang bendera dari film kartun tersebut.

"Sejauh ini ya hanya untuk mainan, kita tidak punya alasan untuk melarang kan, misalnya ya kayak bendera-bendera mengibarkan bendera gambar Gus Dur misalnya di selawatan-selawatan kan kita nggak bisa melarang," kata Halim, pada Rabu (6/8/2025).

Lebih lanjut, Halim menegaskan, ia juga bukan mengizinkan tetapi tidak melarang karena tak memiliki alasan.

"Ya kecuali nanti ada gejala yang membahayakan ya pastilah kita larang gitu, tapi alasan saya untuk melarang itu apa coba, kan nggak ada," ujarnya.

Di sisi lain, Halim menghimbau masyarakat di kabupaten berjuluk Bumi Projotamansari hanya mengibarkan bendera merah putih dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI.

"Itu sebaiknya jangan [pasang bendera One Piece], supaya kita lebih fokus pada menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme, nilai patriotisme kita, ya bendera merah putih saja nggak usah ditambah-tambahi, itu kan malah aneh gitu," ucap Halim.

Menurutnya, sesuatu yang tidak lazim dalam acara-acara tidak formal sebaiknya jangan di ada-adakan.

Bendera One Piece dan Tafsir Semiotika

Sementara itu, Pakar Komunikasi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi memberikan pandangannya terkait ramainya perbincangan mengenai bendera One Piece.

Fajar mengatakan jika anime One Piece memiliki banyak elemen semiotika dengan berbagai tema dan makna yang bisa digali lebih dalam.

“One Piece adalah manga shōnen yang berarti manga yang ditujukan untuk remaja pria, sebenarnya telah lama beredar. Dalam konteks semiotika, bisa dilihat dengan memulai dari tema utamanya: kerja keras, kemenangan, dan persahabatan,” papar Fajar pada Senin (4/8/2025).

Fajar menilai bahwa karakter-karakter dalam serial ini berfungsi sebagai representasi. Sementara karakter musuh dalam anime ini berfungsi sebagai oposisi biner dari prinsip-prinsip kerja keras, kemenangan, dan persahabatan. Maka, pertempuran menjadi ideologis dalam teks budaya populer.

“Pertempuran ideologis ini menegaskan lagi bahwa nilai-nilai tokoh utama adalah yang terbaik dalam arena pertarungan yang dalam manga sebagai bagian dari budaya populer,” jelasnya.

Elemen visual menjadi menarik minat audiens dalam One Piece. Tanda visual seperti desain karakter, pakaian, dan properti mendukung pesan cerita dan budaya. Selain berfungsi sebagai bagian penting untuk merepresentasikan budaya dan cerita. Elemen-elemen ini merupakan pilihan estetika yang signifikan.

Lebih lanjut Fajar menjelaskan, dalam hal politik representasi karakter dan ideologi dalam One Piece menunjukkan pemaknaan semiotika di secondary signification. Karakter dirancang secara semiotik untuk mewakili nilai-nilai dan konflik sosial yang lebih luas.

Fajar merujuk penelitian dari Thomas Zoth (2011) yang berjudul The politics of One Piece: Political critique in Oda's Water Seven. Zoth menyebutkan bahwa alur Water Seven menggunakan karakter untuk mengeksplorasi relasi antara individu dan negara, khususnya dalam hal keamanan nasional.

“Narasi tersebut menyiratkan bahwa mengorbankan hak individu demi peningkatan keamanan yang dirasakan tidak dapat diterima, dan memberikan perhatian pada sikap kritis terhadap isu-isu politik,” tuturnya.

Dengan ini, Ia berpendapat ketika bendera dari One Piece digunakan sebagai aktivisme sosial, hal ini bisa dimaknai sebagai simbol identitas kelompok, yang dalam konteks apa yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan aktivisme sosial yang melakukan resistensi.

Fajar pun merujuk pada sosiolog, Alberto Melucci, gerakan sosial memerlukan adanya simbol yang menyatukan orang. Bendera berfungsi sebagai penanda identitas yang memberi individu kesempatan untuk merasa menjadi bagian aktivisme digital.

“Ini terlihat dengan warganet yang menggunakan bendera One Piece di status media sosial, profil media sosial, membagikan di media sosial, dan bahkan mendiskusikannya di media sosial. Setelahnya media massa menjadikannya berita, lengkap dengan komentar para pejabat yang acapkali justru malah kontraproduktif bagi pemerintah karena ketidakpahaman,” pungkasnya.