Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyayangkan adanya pelarangan pengibaran bendera One Piece oleh pemerintah di kalangan masyarakat. Komnas HAM menilai upaya pengibaran bendera One Piece sebagai salah satu bentuk kebebasan berpendapat.
"Pertama, tentu Komnas HAM menyesalkan sikap berlebihan pemerintah dalam respons bendera One Piece ya apakah dalam bentuk gambar atau bendera yang dikibarkan dan lain sebagainya," ucap Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, di daerah Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2025).
Dia menyatakan, pengibaran bendera One Piece di kalangan masyarakat hanya lah simbol dari sebuah pandangan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi sendiri, kata Anis, dijamin dalam konstitusi.
"Jadi semestinya itu bagian dari hal yang bagaimana masyarakat itu menikmati haknya untuk mengekspresikan. Jadi, sikap pemerintah berlebihan, bahkan ada yang ditangkap, ada yang dihapus gambarnya dan lain sebagainya," ungkap Anis.
Komnas HAM, kata Anis, mengimbau agar pemerintah tidak berlebihan dalam merespons. Komnas HAM juga mendorong pemerintah menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
Diketahui, masyarakat Indonesia di beberapa daerah memasang bendera One Piece berwarna hitam dengan simbol tengkorak dan topi jerami, alih-alih bendera merah putih sebelum HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.
Dari berbagai foto dan video yang beredar di media sosial, tampak bendera One Piece Berkibar di depan rumah, kendaraan pribadi, hingga truk. Fenomena ini pun semakin ramai di media sosial hingga telah mendapatkan respons dari pemerintah.
Dalam bendera One Piece yang berkibar di Indonesia, simbol yang terlihat adalah tengkorak dan topi jerami. Setiap kru sering kali memodelkan Jolly Roger mereka agar menyerupai kepribadian kapten mereka, karena Jolly Roger berfungsi sebagai identitas kru mana pun.
Contohnya seperti Jolly Roger dengan Topi Jerami, sesuai dengan identitas Luffy yang mengenakan topi jerami. Desain ini mewujudkan kebebasan Luffy dan apa yang ia inginkan dalam mengejar keinginan menjadi Raja Bajak Laut.
Pengibaran bendera One Piece pun dimaknai sebagai kritik terhadap pemerintah. Selain menggambarkan kegelisahan atas berbagai persoalan bangsa, aksi ini sekaligus menyuarakan harapan akan hadirnya keadilan dan perubahan.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Andrian Pratama Taher
