tirto.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.969 desa yang tersebar di 79 kabupaten dan 7 provinsi terdampak kekeringan.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Agus Wibowo menjelaskan provinsi dengan jumlah desa terdampak kekeringan adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 851.
Selanjutnya di Jawa Timur (Jatim) sebanyak 566 desa, Nusa Tenggara Barat (NTB) 302 Desa, Jawa Tengah (Jateng) 147 Desa, DI Yogyakarta 78 Desa, Jawa Barat 42 Desa dan Bali 25 Desa.
"Total desa terdampak kekeringan tersebut berjumlah 1.969 desa," ujarnya saat di Kantor BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2019).
Upaya mengantisipasi dampak kekeringan tersebut, kata Agus, BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan melakukan beberapa strategi penanganan. Salah satunya penyiapan suplai air.
Dia menjelaskan langkah taktis cepat yang dilakukan oleh BPBD yaitu mendistribusikan air bersih kepada warga. Untuk mendukung distribusi itu, setiap BPBD menambah mobil tangki, hidran umum dan sumur bor. Sementara BNPB akan mendukung dengan operasi hujan buatan.
"Kami berharap ada upaya konkret melalui kampanye hemat air. BNPB juga akan membantu penanganan dampak kekeringan dengan dana siap pakai," ucapnya.
Agus menambahkan BNPB telah merancang strategi penanganan kekeringan jangka menengah hingga panjang. Namun, strategi itu harus dilakukan dengan sinergi multipihak.
"Strategi yang dipaparkan Kepala BNPB antara lain revitalisasi dan reforestasi daerah aliran sungai serta danau, embung dan sumur bor permanen, pembuatan waduk hingga pengendalian pemanfaatan air tanah," kata dia.
Kebakaran Hutan dan Lahan Sudah Seluas 30.477 Hektar
Di sisi lain, lanjut Agus, potensi cuaca kering di beberapa wilayah lain dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasar Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 8 Juli 2019 lalu, total luas karhutla pada tahun 2019 mencapai 30.477 hektar.
"Luasan terbesar teridentifikasi di Riau dengan 27.683 ha, Kalimantan Barat 2.274 ha, Sumatera Selatan 236 ha, Aceh 142 ha, Kalimantan Timur 53, Kalimantan Tengah 27 ha dan Jambi 4 ha," kata dia.
"Lima provinsi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel telah menetapkan status siaga bencana karhutla," tambah dia.
Terkait dengan potensi karhutla lanjutan, BNPB mendorong BPBD dan berbagai pihak melakukan upaya pencegahan, seperti peningkatan kesejahteraan petugas pemadam dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Lalu, pengembangan kapasitas dalam mengelola hutan dan lahan, serta pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi nilai tambah.
BNPB pun mengimbau masyarakat melakukan persiapan mengatasi kathutla dan tidak menunggu kejadian baru bergerak, yaitu dengan cara memadamkan titik api sejak dini.
"Saat ini BNPB menyiagakan upaya langkah penanganan dengan personel satuan tugas darat dan udara. BNPB mengerahkan 14 heli untuk water-bombing, satu pesawat untuk hujan buatan, dan dua heli TNI AU," kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Addi M Idhom
