Bima Arya Sebut Tambahan Dana Parpol Bisa Redam Politik Mahal

tirto.id - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mendukung wacana penambahan dana bantuan politik kepada partai politik (Parpol). Menurutnya, hal tersebut, dapat membantu membangun kaderisasi dan menguatkan advokasi di Parpol.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu harus mengarah para penguatan perlembagaan partai politik dan penguatan sistem dana politik. Dia menyoroti soal wacana Pilkada dilakukan lewat DPRD untuk mengatasi tingginya biaya politik.

Menurutnya, dengan tingginya biaya politik atau politik mahal tidak bisa disederhanakan dengan mengganti sistem pemilihan. Sebab, politik mahal bisa terjadi akibat lemahnya parpol dalam membangun kaderisasi dan advokasi.

"Jangan sampai kita sederhanakan saja bahwa ini politiknya mahal itu kan dimensinya banyak sekali. Salah satunya nah ya, karena mungkin ya kelemahan partai politik untuk membangun kaderisasi, kelemahan politik untuk melakukan advokasi dan sebagainya," kata Bima melalui aplikasi Zoom, Minggu (27/7/2025).

Bima mengatakan, untuk menguatkan fungsi kaderisasi dan advokasi Parpol, harus ada usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, dia mendukung wacana penambahan bantuan dana politik kepada parpol.

"Nah bagus sekali ada wacana untuk insentif yang dikuatkan terhadap dana bantuan politik tetapi tentu ini bukan narasi yang populer hari ini. Ya, jadi publik mencernanya bisa sangat salah seolah-olah partai politik ditambah uangnya seolah-olah pengurus partai menjadi lebih kaya kan nggak seperti itu," ujarnya.

Kemudian, dia menilai penambahan dana bantuan politik untuk Parpol sangat penting. Terlebih, kata Bima, hal itu juga telah menjadi rencana pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisii Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bappenas.

Sementara itu, Bima juga menyoroti soal penerapan teknologi pada penyelenggaraan pemilu serentak 2024, Dia menilai pada penyelenggaraan pemilu harus mengadopsi teknologi unuk tahap pemungutan dan penghitungan suara.