Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memberlakukan kewajiban penempelan batas aman konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditempelkan pada setiap ompreng. Kebijakan ini mulai berlaku pekan depan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa informasi batas waktu akan menjadi penanda bagi guru dan siswa untuk memastikan makanan dikonsumsi dalam kondisi aman. Kebijakan ini, kata pria yang sapa Mas Dar itu, sebagai upaya memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di sekolah.
"Selain itu, mulai minggu depan ini, kami akan memberlakukan kewajiban untuk menuliskan di setiap omprengnya ada tanda atau ada peringatan untuk dikonsumsi harus dikonsumsi atau harus dimakan sebelum jam berapa, gitu. Jadi ini peran bapak, ibu guru sangat penting sekali di sini," kata Sudaryono dalam rapat koordinasi terkait tata kelola dan penyelenggaraan MBG di sekolah bersama Kemendikdasmen secara daring, Sabtu (8/8/2026).
Dia meminta para guru di sekolah memastikan makanan tidak dikonsumsi apabila sudah melewati batas waktu yang tercantum pada ompreng. Sebab, menu dalam MBG tidak menggunakan bahan pengawet dan disiapkan sebagai makanan segar.
Lebih lanjut, mantan Wamentan ini menjelaskan, secara umum makanan MBG maksimal dikonsumsi empat jam setelah matang. Oleh karena itu, terdapat batas waktu atau "window" tertentu untuk memastikan makanan tetap aman dikonsumsi.
Selain menetapkan batas waktu konsumsi, Mas Dar juga meminta siswa tidak membawa pulang MBG. Hal ini lantaran makanan yang telah diterima di sekolah diharapkan langsung dikonsumsi di tempat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
"Kami mohon sesuai dengan petunjuk teknis, bapak, ibu semua, (MBG) sebaiknya tidak dibawa pulang. Pastikan makannya satu, dimakan di situ, dikonsumsi di kelas itu di jam yang memang diperbolehkan, dan sebaiknya tidak dibawa pulang," tutur dia.
Mas Dar mengatakan, praktik membawa pulang MBG telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus keracunan di sejumlah titik. Bahkan, politikus Partai Gerindra ini mengatakan, kasus tersebut tidak hanya dialami siswa, tetapi juga orang tua yang mengonsumsi makanan yang dibawa pulang.
"Memang ini saya paham sekali, saya juga kemarin di satu SD yang di Bogor yang saya datangi itu kemudian dibelah dua, dia bilang dia teringat ibunya di rumah. Ini menjadi satu case keracunan di beberapa titik, Bahkan yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi bapak, ibu orang tua di rumah ikut keracunan karena makanan yang dibawa pulang tadi," ucap dia.
Di sisi lain, Mas Dar mengatakan, saat ini terdapat 27.489 SPPG yang beroperasi dan diwajibkan menggunakan sistem monitoring produksi. Sistem tersebut mencatat seluruh tahapan produksi, mulai dari persiapan bahan makanan, proses memasak, makanan matang, pengemasan, hingga pengiriman ke sekolah.
Melalui sistem ini, BGN dapat memantau waktu makanan diproduksi, matang, hingga disajikan kepada siswa. Selain pengawasan dari dapur, BGN juga menetapkan petugas penanggung jawab atau PIC di setiap sekolah.
PIC berasal dari tenaga kependidikan, seperti tenaga administrasi atau tata usaha, dan bukan guru yang memiliki tugas mengajar. PIC bertugas menerima makanan dari dapur sekaligus melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa dan proses ini tercatat dalam sistem.
"Namun di situ, tetap PIC juga melakukan satu mekanisme organoleptik, yaitu dibuka, diambil sampelnya, dibuka, kemudian dibau, dicium, dirasa, dilihat. Manakala tidak memenuhi standar, maka tidak harus atau wajib hukumnya tidak diberikan kepada siswa. Jadi PIC itu adalah layer terakhir kedua, yang memastikan bahwa menu makanan itu aman dan tidaknya," ujar Mas Dar.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Andrian Pratama Taher
