Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi (MBG) tidak hanya menyasar anak-anak yang terdata secara administratif, tetapi juga mereka yang selama ini tak terlihat dalam sistem kenegaraan. Kelompok rentan seperti anak tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga anak hasil pernikahan siri dipastikan tetap akan mendapatkan hak makan bergizi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui di lapangan banyak ditemukan target penerima manfaat yang belum terakomodasi dalam data formal pemerintah.
“Banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil misalnya yang belum terdaftar dalam sistem kenegaraan seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri itu tidak punya NIK,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (20/1/2026).
Dadan menilai ketiadaan NIK seringkali menjadi penghalang bagi warga miskin untuk mengakses bantuan pemerintah. Menyadari hal tersebut, Dadan menyebut pihaknya melakukan pendataan ulang secara manual langsung ke titik-titik sasaran, alih-alih hanya menunggu sinkronisasi data pusat yang seringkali memakan waktu.
“Sehingga kita harus data ulang ke setiap RT untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan makan bergizi,” tegasnya.
Selain masalah administrasi kependudukan individu, Dadan juga menyoroti banyaknya lembaga pendidikan keagamaan yang belum terdata secara resmi namun menampung banyak anak didik. Ia menegaskan santri di pondok pesantren yang belum memiliki izin operasional atau tidak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) tetap menjadi prioritas.
“Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa banyak pesantren yang tidak terdaftar di Kementerian Agama dan itu adalah penerima manfaat,” kata Dadan.
BGN juga menyiapkan skema khusus bagi anak-anak putus sekolah. Dadan menjelaskan bahwa anak-anak usia 0 hingga 18 tahun yang tidak berada di bangku pendidikan formal akan dikumpulkan agar masuk ke sekolah rakyat, atau titik kumpul khusus agar distribusi makanan bisa dilakukan.
“Termasuk juga anak putus sekolah di usia antara 0 sampai 18 tahun jadi kalau pun mereka nanti putus sekolah sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat, sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat kita akan kumpulkan di satu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi,” terang Dadan.
Untuk memastikan data tersebut valid dan tepat sasaran, BGN saat ini tengah melakukan verifikasi masif. Dadan menyebut ada ribuan data yang sedang diverifikasi ulang untuk meminimalisir kesalahan penyaluran atau data fiktif.
“Yang sedang terverifikasi 14.145 ini diantaranya adalah kita melakukan pengecekan detil ulang di lapangan apakah SPPG atau calon mitra yang terdaftar itu betul melakukan kegiatan atau tidak,” ungkap Dadan.
BGN juga tidak segan menghapus data usulan yang dinilai bermasalah. “Kemudian yang kedua kita melakukan rollback data usulan yang tidak valid atau tidak aktif lebih dari 60 hari,” pungkasnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
