tirto.id - Komnas HAM meminta agar pemerintah mewujudkan iklim demokrasi tanpa kekerasan. Selain itu, mereka juga meminta agar hak atas kesehatan warga Indonesia terpenuhi di masa pandemi.
Usai pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/11/2020), Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku membahas beberapa persoalan. Selain soal intoleransi dan masalah Papua, Komnas HAM meminta agar pemerintah mampu menyelesaikan masalah COVID-19 dengan memenuhi hak kesehatan bagi semua warga.
"Kami tadi juga mendiskusikan soal penyelesaian COVID-19 supaya hak-hak kesehatan betul-betul diperhatikan, prinsip-prinsip kesetaraan karena tidak semua masyarakat mendapatkan akses informasi, akses terhadap pelayanan kesehatan yang sama dengan yang lain," kata Taufan di Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta, Senin.
Kemudian, Komnas HAM juga mendorong agar demokrasi Indonesia bisa berdiri tanpa kekerasan. Komnas HAM ingin agar penindakan aparat sesuai koridor HAM.
"Bagi Komnas HAM, segala apa kami katakan ancaman-ancaman politik kekerasan itu harus kita cermati bersama-sama, baik dalam penyelenggara pemilu, ada orang berdemonstrasi, berunjuk rasa supaya semua pihak termasuk apgakum dalam hal ini polisi betul-betul memperhatikan norma-norma atau koridor-koridor hak asasi manusia," kata Taufan.
Taufan pun mengatakan, Komnas HAM juga memberikan saran dan masukan jelang Hari HAM internasional pada 10 Desember 2020. Ia pun mendorong agar menjadi satu seremoni kenegaraan. Presiden pun mengapresiasi gagasan dan saran penyelesaian sejumlah masalah HAM tersebut.
Dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/11/2020), hadir Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama 4 komisioner, yakni Amirudin, Sandrayati Moniaga, Beka Ulung Hapsara, dan Choirul Anam. Sementara itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
