Masuk tirto.id
tirto.id - Thailand dan Kamboja terlibat baku tembak di wilayah perbatasan sejak Kamis (24/7/2025). Hingga Jumat (25/7), sebanyak 15 orang dikabarkan meninggal dunia akibat konflik ini.
Sejak Kamis, tentara Kamboja dan Thailand terlibat baku tembak di sekitar Candi Prasat Tamuen Thom, perbatasan Provinsi Surin, Thailand dengan Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja.
Peristiwa tersebut sempat membuat Thailand meluncurkan pesawat tempur F-16 milik mereka di wilayah terjadinya sengketa.
Melansir BBC Internasional, baku tembak yang terus terjadi hingga Jumat membuat jumlah korban meninggal dalam peristiwa ini bertambah menjadi 16 orang, sebagaimana dikutip dari pernyataan PM Sementara Thailand, Phumtham Wechayachai.
Akibat eskalasi konflik dua hari belakangan ini, 100.000 warga Thailand di wilayah Ubon Ratchathani dan Surin terpaksa mengungsi. Sementara itu, 1.500 keluarga di wilayah Oddar Meanchey, Kamboja, dikabarkan juga mengungsi.
Respons Internasional terhadap Konflik Thailand-Kamboja
Seiring eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja yang terus meningkat, para petinggi negara lain telah merespons situasi terkini. Mereka menyerukan agar konflik Thailand dan Kamboja dapat diselesaikan dengan damai.
Salah satu pihak yang menyerukan perdamaian di tengah konflik adalah China, salah satu sekutu penting bagi kedua negara, terutama bagi Kamboja. Melansir Xinhua, Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan harapan agar Thailand dan Kamboja dapat menyelesaikan konflik melalui dialog.
"Keduanya merupakan negara tetangga yang bersahabat bagi China dan anggota penting ASEAN," tulis Xinhua, pada Kamis (24/7/2025).
"Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kekhawatiran bersama negara-negara di kawasan, China mengambil sikap yang adil dan tidak memihak, terus mendorong perundingan perdamaian dengan caranya sendiri, dan memainkan peran konstruktif dalam membantu meredakan situasi," terang Guo seperti dilaporka Xinhua.
Selain China, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga telah mengeluarkan rilisan pers pada Kamis. Washington menyerukan adanya gencatan senjata dan penyelesaian secara damai.
"Kami khususnya prihatin dengan laporan mengenai korban jiwa yang tak berdosa," tulis Departemen Luar Negeri AS.
"Kami sangat mendesak penghentian segera serangan, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian sengketa secara damai," lanjut keterangan resmi AS.
Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan terkait konflik yang tengah terjadi di Thailand dan Kamboja. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), RI meyakini bahwa konflik akan diselesaikan secara damai.
"Kami yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka," tulis Kemlu melalui kanal media sosial X.
Melansir AFP, Dewan Keamanan PBB juga dikabarkan akan menggelar rapat darurat pada Jumat pekan ini guna membahas bentrokan yang terjadi antara Thailand dan Kamboja.
Baku tembak antara Militer Thailand dan Kamboja dalam beberapa hari belakangan ini salah satunya merupakan imbas dari tewasnya seorang tentara Kamboja di wilayah perbatasan pada Mei.
Konflik ini jadi makin memanas setelah situasi politik kedua negara tengah digoncang akibat kasus tersebarnya rekamanan telepon PM Thailand Paetongtarn Shinawatra dan PM Kamboja Hun Sen pada Juni.
Dalam sambungan telepon tersebut, Shinawatra kedapatan memanggil Hun Sen dengan sebutan "Paman" dan justru mengkritik kepemimpinan dalam tubuh militer Thailand. Akibat bocornya percakapan itu, Shinawatra kini mendapat skors sebagai PM Thailand dan ramai diprotes publik untuk mundur.
Ketegangan dalam negeri Thailand kemudian membuat konflik antara militer Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan ikut memanas.
Kedua negara tersebut memang berbagi wilayah perbatasan sepanjang lebih dari 800 km. Sejak lama wilayah ini telah diperebutkan, terutama di sekitar kuil Preah Vihear yang berusia 1.000 tahun.
Singkatnya pada 1962, International Court of Justice (ICJ) memberikan putusan bahwa wilayah sekitaran kuil tersebut adalah milik Kamboja.
Namun, Thailand tak pernah mengakui yuridiksi pengadilan tersebut sehingga penyelesaian konflik lewat jalur damai kerap terhambat.
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Dicky Setyawan
