Benarkah Demo Nepal Didalangi Amerika Serikat? Cek Faktanya

tirto.id - Setelah demonstrasi Nepal yang panjang berimbas pada turunnya Perdana Menteri KP Sharma Oli dan dibubarkannya parlemen, muncul dugaan bantuan Amerika Serikat (AS) dalam gerakan protes yang berlangsung selama seminggu tersebut.

Kebijakan Pemerintah Nepal untuk membatasi akses media sosial agaknya jadi keputusan paling disesali pemerintahan Sharma Oli.

Imbas dikeluarkannya kebijakan tersebut pada 4 September, demonstrasi anti-korupsi meluas, menyebabkan kerusuhan, pembakaran sejumlah gedung pemerintah, penjarahan rumah pejabat negara, hingga mundurnya para pejabat di sana.

Pada Selasa (9/9), situasi kaos di Nepal memaksa PM Sharma Oli mundur dari jabatannya. Tak lama setelahnya, pada Jumat (12/9) Presiden Ramchandra Paudel membubarkan parlemen.

Pada Minggu (14/9), Pemerintah Nepal mengumumkan korban jiwa dalam unjuk rasa tersebut mencapai angka 72 orang. Seturut BBC, banyak di antaranya mati tertembak, sementara lainnya meninggal karena terjebak dalam kerusuhan seperti kebakaran.

Belakangan, muncul laporan berisi dugaan aliran dana dari Amerika Serikat yang turut memengaruhi gelombang protes di Nepal.

Demo Nepal Diduga Didalangi Amerika & Didanai 900 Juta Dolar AS, Benarkah?

Dugaan adanya aliran dana dari AS yang terkait dengan gelombang protes di Nepal, terutama, berasal dari laporan media India, The Sunday Guardian.

Dalam laporan yang dirilis pada Minggu (14/9) tersebut, ada bantuan dana senilai lebih dari 900 juta dolar AS yang berasal dari Amerika ke Nepal.

Total bantuan yang mencapai lebih dari 900 dolar AS itu terbagi dalam beberapa pos bantuan yang disalurkan dalam periode 2020 hingga 2025.

Pos bantuan terbesar ialah Perjanjian Millennium Challenge Corporation (MCC) yang disebut memiliki nilai 500 juta dolar AS untuk proyek infrastruktur dan tata kelolanya.

Kemudian, ada perjanjian kerja sama antara USAID dan Kementerian Keuangan Nepal pada 2022 lalu. Kerja sama di bidang pembangunan itu disebut memunculkan klausul pemberian bantuan dana bernilai 402,7 juta dolar AS.

Seturut The Sunday Guardian, kerja sama USAID dengan Kementerian Keuangan Nepal tersebut mencakup alokasi bantuan untuk pembangunan non-infrastruktur.

Beberapa proyek yang disebut mencurigakan dalam bantuan USAID itu, antara lain "Proyek 4150" dengan dana komitmen sebesar 8 juta dolar AS untuk demokratisasi, "Proyek 4177" senilai 500.000 dolar AS untuk Pusat Sumber Daya Demokrasi Nepal (DRCN) yang dianggap sebagai organ propaganda, serta alokasi senilai 37 juta dolar untuk kegiatan inisiatif masyarakat sipil dan media.

Proyek-proyek dan hibah AS yang masuk ke Nepal itu, disebut laporan The Sunday Guardian, kemudian turut memengaruhi wacana publik terkait situasi politik dalam negeri.

Hal ini, misalnya, terjadi melalui organisasi Institut Demokrasi Nasional (NDI) yang jadi organisasi pelaksana salah satu proyek kerja sama USAID dengan Kementerian Keuangan Nepal.

Melalui Seri Tinjauan Kebijakan NDI yang dirilis pada 2020 hingga 2022, organisasi itu melakukan pemetaan isu terkait federalisme, inklusi pemuda, hak-hak Dalit, perubahan iklim dan isu LGBTQI+.

Secara berkala, NDI juga menerbitkan beberapa terbitan terkait tata kelola pemerintahan Nepal, seperti demokratisasi partai politik, panduan pemulihan Covid yang transparan, dan model pendidikan Forum Sipil dan Perangkat Fasilitator Pemuda YALA.

Terbitan yang disebut terakhir disebut menjadi panduan terstruktur bagi aktivis muda Nepal yang turun ke jalan dalam gelombang protes beberapa waktu lalu.

Kerja sama USAID dengan Pemerintah Nepal juga disebut membuka jalan bagi organisasi non-profit AS, Institut Republik Internasional (IRI), beroperasi di Nepal.

Laporan The Sunday Guardian menuduh IRI sebagai organisasi pembentuk wacana publik tentang ketidakpuasan masyarakat akan kinerja pemerintah.

Laporan itu menyitir salah satu hasil survei yang dirilis IRI pada 2024, yang menunjukkan keinginan masyarakat akan demokrasi, pembaruan partai politik, dan sentimen atas isu pengangguran. Ketiga isu ini dianggap menjadi inti protes dari gelombang unjuk rasa di Nepal belakangan ini.

"Tuduhan ini mungkin dapat dimanfaatkan secara politik, namun bukan tanpa dasar," tulis laporan The Sunday Guardian.

Laporan tersebut juga menilai bahwa AS memiliki kepentingan untuk "mengamankan" Nepal sebagai sekutu di tengah hubungan yang memanas dengan Tiongkok dan India.

Meski begitu, laporan The Sunday Guardian tersebut tidak menampilkan sumber laporan secara terang. Informasi terkait alokasi dana dalam kerja sama USAID dengan Pemerintah Nepal dijelaskan media India itu berasal dari "komunikasi internal USAID".

Sementara itu, pada Minggu, PM sementara Nepal, Sushila Karki, memberikan pidato terkait situasi terkini di negara tersebut.

Dalam pidatonya, Sushila Karki menyatakan bahwa pemerintahannya hanya akan berkuasa selama enam bulan, sebagaimana dimandatkan hukum selaku pemerintah sementara.

Selama periode tersebut, perempuan Nepal pertama yang jadi PM itu menyampaikan bahwa ia akan berupaya untuk menggelar pemilu guna mengganti parlemen yang dibubarkan dan Sharma Oli yang mengundurkan diri.

"Kami telah memutuskan untuk tidak menjabat lebih dari enam bulan, untuk melaksanakan tugas kami dalam keadaan apa pun, dan untuk menyerahkan tanggung jawab dan kewajiban kepada parlemen dan menteri yang baru," katanya, dikutip dari BBC Nepal.

Selain itu, ia juga mengakui tuntutan yang diajukan masyarakat sipil dalam gelombang protes belakangan ini. Sushila Karki menyebut tuntutan itu memerlukan tekad kuat agar terlaksana.

"Karena kelompok ini [gerakan Gen Z] menuntut pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pemerataan ekonomi, diperlukan tekad untuk mencapainya," katanya.