Menuju konten utama

Kemensos Siap Proses Usulan Lahan Sekolah Rakyat Musi Banyuasin

Kemensos menerima usulan lahan Sekolah Rakyat dari Pemkab Musi Banyuasin serta data bantuan stimulan ekonomi bagi warga terdampak bencana di Aceh Timur.

Kemensos Siap Proses Usulan Lahan Sekolah Rakyat Musi Banyuasin
audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (4/8/2026). (FOTO/dok.Kemensos)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara resmi mengajukan usulan lahan calon lokasi Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos).

Wakil Bupati Musi Banyuasin, Abdul Rohman Husen, menyampaikan usulan itu saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam audiensi di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Di pertemuan itu, Husen menegaskan kesiapan Pemkab Musi Banyuasin untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat demi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Sudah menjadi tekad kami. Dari dulu kami ingin membangun pendidikan gratis. Mudah-mudahan cita-cita itu bisa terwujud melalui Sekolah Rakyat. Kami siap mendukung agar program ini berhasil," ujarnya.

Menanggapi usulan tersebut, Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menindaklanjuti lahan yang diajukan Pemkab Musi Banyuasin.

Lahan yang diusulkan akan dicek dan diverifikasi untuk memastikan kesesuainnya dengan persyaratan yang berlaku.

"Usulan lahan dari Kabupaten Musi Banyuasin akan segera kami koordinasikan dengan Kementerian PU," kata Gus Ipul.

"Jika seluruh persyaratan sesuai arahan Presiden terpenuhi, mudah-mudahan secara bertahap setiap kabupaten dan kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat yang mampu menampung sekurang-kurangnya 2.000 siswa SD, SMP, dan SMA," tambahnya.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama mereka yang belum bersekolah, mengalami putus sekolah, atau berada dalam kondisi berisiko putus sekolah.

Hingga saat ini, lebih dari 15 ribu siswa telah mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Pemerintah menambah kuota sekitar 30 ribu siswa pada tahun ini sehingga jumlah peserta didik ditargetkan melampaui 45 ribu siswa.

Jika pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai rencana, pemerintah menargetkan daya tampung program tersebut melebihi 100 ribu siswa pada 2027.

Kapasitas tersebut kemudian ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 150 ribu siswa pada tahun berikutnya dan mencapai lebih dari 500 ribu peserta didik pada 2029-2030.

"Program [Sekolah Rakyat] ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan," jelas Gus Ipul.

Aceh Timur Serahkan Data Usulan Bantuan

Dalam forum audiensi yang sama, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyerahkan usulan data calon penerima bantuan stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana. Data itu untuk dasar pengucuran bantuan gelombang kedua.

Sebelumnya, pada gelombang pertama, penyaluran bantuan stimulan sudah dilakukan pada 7000 warga, sedangkan sekitar 16.000 lainnya masih dalam proses.

"Kami berharap usulan dari Aceh Timur yang sedang diproses dapat segera diterima oleh masyarakat yang berhak," kata Usman.

Gus Ipul menjelaskan, setiap usulan bantuan diproses berdasarkan data yang telah melalui proses verifikasi secara berjenjang. Proses tersebut melibatkan pemerintah daerah, aparat terkait, satuan tugas, Badan Pusat Statistik, hingga Kementerian Keuangan.

"Basis utama penyaluran bantuan adalah data. Data dari daerah diverifikasi dan diproses bersama lintas kementerian sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan," ujarnya.

Ia menegaskan, bantuan diberikan langsung kepada warga penerima manfaat melalui bank, tanpa perantara pemerintah daerah maupun Kementerian Sosial.

"Bantuan tidak disalurkan melalui bupati atau pemerintah daerah. Setelah seluruh proses verifikasi selesai, bantuan langsung diterima oleh masyarakat melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia," ujarnya.

Gus Ipul menambahkan, seluruh usulan bantuan diproses secara bertahap. Untuk wilayah Aceh dan Sumatera, pemerintah saat ini tengah memproses penyaluran tahap kesembilan dan kesepuluh. Data yang disampaikan Pemkab Aceh Timur merupakan bagian dari usulan tahap kesepuluh.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berjalan sehingga setiap usulan yang memenuhi persyaratan dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang berhak.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis