tirto.id - Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin belakangan tidak menunjukkan “kemesraannya” laiknya sebagai pasangan. Hal ini tercermin dari sikap keduanya yang bertolak belakang dan berseberangan di tengah situasi politik yang memanas akhir-akhir ini.
Sikap mereka setidaknya terekam dari dua hal, yakni soal pandangan debat Pilpres 2024 dan masalah bantuan sosial (bansos). Baik Jokowi dan Ma'ruf Amin, punya pandangan bertolak belakang soal kedua persoalan itu.
Masalah debat Pilpres pada Minggu (7/1/2023) misal, Jokowi berpandangan debat ketiga yang membahas isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, politik luar negeri, dan globalisasi lebih menyerang personal. Ia bahkan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar format debat bisa lebih baik lagi.
“Saling menyerang enggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," jelas Jokowi di daerah Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Sebaliknya, Ma’ruf Amin justru melihat debat pilpres yang dilakoni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo berlangsung menarik dan terbuka. Khususnya pada segmen tanya jawab antar capres karena setiap individu dapat secara langsung bertanya, menjawab, maupun memberikan sanggahan.
“Terutama sesi perdebatan itu menurut saya menarik,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya.
Ma’ruf Amin kemudian mengingat kembali debat yang sama yang pernah ia jalani saat menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Ia menilai, debat kali ini lebih ‘hidup’. “Dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup perdebatannya,” ungkap dia.
Sementara terkait substansi, Ma’ruf Amin menyerahkan hal tersebut kepada masyarakat. Sebab, ia melihat, masyarakat saat ini lebih kritis dan pintar dalam melihat sesuatu secara objektif, termasuk debat capres.
“Mana yang baik, mana yang kurang baik. Mana yang bagus, mana yang [kurang bagus]. Itu, kan, pabrik, tidak etis kalau saya masuk ke substansi,” kata dia.
Sikap mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), itu jelas berbeda dengan Jokowi yang condong menyentuh ke arah substansi debat. Komentar Jokowi itu yang kemudian ditanggapi oleh Anies dan Ganjar. Sebab, dalam debat tersebut, baik Anies maupun Ganjar memang terlihat dominan lebih banyak lempar bola panas ke Prabowo.
Lain halnya untuk kelanjutan bansos. Meski banyak mengaitkan dengan politik, tapi baik Jokowi dan Ma’ruf Amin punya penekanan berbeda. Dalam arahannya pada sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024), Jokowi ngotot agar bansos tersebut tetap berjalan di tahun politik.
Sejatinya, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, mengalokasikan bujet bansos sebesar Rp157,3 triliun. Nilainya bertambah sekitar Rp10,8 triliun atau meningkat 7,4 persen dibanding outlook realisasi belanja bansos 2023.
Tahun ini anggaran bansos akan digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan pokok, sampai program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat rentan.
“Bantuan sosial perlu saya ingatkan harus terus diteruskan dan juga dipantau agar tepat sasaran,” kata Jokowi.
Di sisi lain, Ma’ruf Amin justru berharap agar program bantuan bansos tidak terus menjadi andalan bagi pemerintah. Ke depan secara berkala, pemerintah harus bisa terus mengurangi sedikit demi sedikit anggaran terkait dengan bansos terhadap masyarakat miskin.
Karena dia menilai pemberian bansos secara tak langsung merupakan bentuk upaya dalam melanggengkan dan melestarikan kemiskinan di Indonesia.
Terkait dengan kelanjutan bansos di tahun politik, Wapres Ma’ruf menegaskan bahwa bansos dari pemerintah diberikan ke semua golongan masyarakat, tanpa ada kewajiban bagi penerima untuk memilih calon tertentu dalam Pilpres 2024.
Seandainya ada peristiwa pembagian bansos yang mewajibkan masyarakat untuk memilih calon tertentu, kata Ma’ruf Amin, makai a meminta hal itu untuk segera dilaporkan.
“Dari atas (pemerintah) bansos diberi ke semua golongan tanpa harus memilih ini itu, enggak ada," kata Wapres Ma’ruf di sela kunjungan kerja di Yogyakarta sebagaimana dikutip dari Antara.
Hal Wajar atau Ada Motif Lain?
Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai perbedaan sikap dan pendapat antara Jokowi dan Ma’ruf Amin merupakan hal yang biasa dan normal saja. Perbedaan pendapat itu juga menunjukkan antara presiden dan wakil presiden justru saling melengkapi satu sama lain.
Sementara itu, analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, melihat bahwa sejauh ini Maruf Amin rasanya lebih tepat. Karena presiden atau pimpinan negara tidak sepatutnya memberikan pandangan soal kandidat debat.
Komentar Jokowi memang diperlukan, tetapi ditujukan kepada KPU atau penyelenggara pemilu dan itu pun dalam ruang teknis dan jauh hari, setelah semua berjalan. Sebab, kata Dedi, jika itu dilontarkan saat ini rasanya tidak pas.
“Presiden tidak lagi elok menyampaikan pandangan terbuka terlebih pada publik, jika ada yang perlu koreksi langsung dinyatakan pada penyelenggara,” ujar dia saat dihubungi Tirto, Rabu (10/1/2023).
Begitu juga soal bansos. Menurut Dedi, Maruf Amin jelas lebih berpikir rasional dan punya nuansa mementingkan kemajuan sumber daya manusia. Bansos memang tidak akan bisa menjadi solusi bagi kesejahteraan, bansos hanya soal bantuan yang tidak terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan.
“Terlebih jika bansos hanya dijadikan alat monopoli politik, jelas sekali itu keliru,” ucap dia.
Terlepas dari perbedaan sikap tersebut, Dedi tidak menampik bahwa ada motif lain yang sebenarnya sedang diperlihatkan Jokowi. Apalagi sedari awal sinyal dukungan Jokowi mengarah ke Prabowo dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.
“Tanpa ada situasi itu, Jokowi sejak awal sudah jelas mengarah ke Prabowo,” ucap dia.
Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidowi, menyatakan presiden dan wakil presiden sampai saat ini masih berjalan seiringan sepanjang berurusan dengan masalah kenegaraan. Sehingga tidak bisa presiden dan wakil presiden hanya dipandang dalam sudut tertentu seakan berbeda sikap dan pandangan.
Contoh saja soal bansos. Pernyataan Ma’ruf Amin yang menyebutkan bansos akan terus memelihara kemiskinan, pada saat berikutnya yang terpenting itu adalah pemberdayaan. Pernyataan Ma’ruf Amin pun diklaim Masduki, juga sama dengan pernyataan Jokowi dalam berbagai kesempatan.
“Jadi tidak ada hal yang bertentangan. Itu sama semua sikap pemerintahan kita mulai dari presiden dan wakil presiden,” ujar dia saat dihubungi pada Rabu (10/1/2024) malam.
Menurut dia, tidak hanya pada satu persoalan bansos saja. Sikap-sikap lainnya juga tidak bisa dimaknai dengan satu sudut pandang, kemudian seakan-akan antara presiden dan wakil presiden itu makin jauh bertentangannya.
“Tidak. Itu tidak benar. Jadi sampai saat ini presiden dan wakil presiden akan berjalan seiringan mengurus negara sampai akhir tugasnya pada akhir Oktober,” imbuh dia.
Walaupun demikian, Masduki tidak menutup mata bahwa perbedaan pendapat antara Jokowi dan Ma’ruf Amin menjadi wajar.
“Iya kalau berbeda wajar. Dalam soal ini tidak ada perbedaan yang prinsipil secara gagasan untuk mengurus negara dan memajukan negara saya kira tidak ada perbedaan,” tegas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
