tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan semua data yang terkait dengan pertahanan negara, terutama menyangkut alat utama sistem senjata (alutsista), tidak bisa dibuka semua, karena menyangkut strategi suatu negara.
"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka," ujar Presiden Jokowi di daerah Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
"Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut strategi besar negara, enggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong enggak bisa," sambung Jokowi.
Sebelumnya, pada debat ketiga capres, Minggu (7/1/2024) malam, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menjawab kritik dua capres lainnya soal alutsista bekas. Prabowo juga menyampaikan bahwa data pertahanan tidak bisa dibuka begitu saja saat itu.
Prabowo menjelaskan pembelian alutsista tidak dilihat dari baru atau bekasnya, tetapi dari masa pakainya, misalnya, jam terbang (flying hour) untuk pesawat.
Hal ini menanggapi pertanyaan dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan melemparkan kritik pembelian alutsista bekas yang berisiko terhadap keselamatan prajurit. Ganjar bahkan meminta data dibuka transparan ke publik saat itu juga.
Di sisi lain, Jokowi juga menyayangkan pelaksanaan debat yang lebih menyerang secara personal daripada membahas soal debat.
Jokowi tidak masalah ada terjadi saling menyerang antarcapres, tetapi serangan sebaiknya menyasar visi-misi dan bukan serangan personal. Menurut Jokowi, debat yang digelar kemarin, Minggu (7/1/2024) tidak mengedukasi masyarakat.
"Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," jelas Jokowi.
Jokowi pun menjawab soal utang. Ia membenarkan batas utang Indonesia adalah 60 persen sebagaimana undang-undang. Ia pun mengatakan utang Indonesia masih di bawah 40 persen.
"Undang-undang kan memperbolehkan sampai maksimal 60 persen, dan kita juga harus melihat bahwa utang kita dibanding dengan GDP itu masih pada kondisi baik dan aman lah, masih di bawah 40 kan," ujar Jokowi.
Jokowi lantas mengatakan beberapa negara memiliki utang lebih besar daripada Indonesia. Ada yang 260 persen, ada 220 persen. Ia pun mengaku ada negara tetangga yang berutang hingga 66 persen dan 120 persen. Oleh karena itu, ia meyakini utang sebaiknya digunakan untuk kepentingan produktif.
"Saya kira yang paling penting utang itu harus dipakai untuk kepentingan kepentingan yang produktif, yang bisa memberikan return kepada negara sehingga negara bisa membayarnya, dengan juga ada kenaikan GDP kita dari tahun ke tahun periode ke periode," pungkas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
