tirto.id - Tiga pasangan calon gubernur DKI Jakarta memiliki strategi yang berbeda menjamin hak warga DKI Jakarta atas air. Hal ini menjadi bahan debat ketiga atau debat terakhir yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).
Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK), menawarkan solusi atas penyaluran air bersih kepada warga. Solusi itu, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bakal membayarkan selisih harga air jerigen dengan air pipa alias air PAM.
RK mengaku hendak membayarkan selisih harga itu karena harga air jerigen jauh lebih mahal daripada air PAM.
"Pasangan RIDO ada satu inovasi. Selama pipanya belum ada, rakyat kan belinya mahal, beli jerigen, maka kita akan bayar selisihnya dari harga PAM dengan harga jerigen. Itu karena harga jeriken bisa dua tiga kali lipat dari harga PAM," ucap RK.
Ia menyebutkan, pembayaran selisih itu merupakan bukti kepedulian terhadap warga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih.
"Ini lah kepedulian kita kepada warga Jakarta yang ingin air bersih, tapi belum ada akses dari PAM dengan subsidi selisih harga," tuturnya.
Selain itu, RK juga berjanji akan menyalurkan air bersih ke seluruh warga Jakarta pada 2030. Program ini, yang juga tengah dilakukan setiap gubernur DKI Jakarta, disebut sebagai 100 persen cakupan air bersih.
"Cakupan menuju 100 persen sebenarnya itu adalah visi-misi dari gubernur terdahulu. Tinggal kita hormati, kita jaga, kita urus, 2029, 2030, insyaAllah 100 persen," ujar RK.
Senada dengan RK, Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3, Pramono Anung, berjanji penyaluran air bersih ke seluruh warga Jakarta akan rampung pada 2029.
" Dalam visi-misi kami, targetnya adalah seluruh warga Jakarta, di manapun mereka berada, dapat menikmati akses air bersih 100 persen pada tahun 2029," sebut Pramono saat debat.
Janji yang beda dengan RK, Pramono bakal membatasi penggunaan air tanah bagi pusat perbelanjaan alias mal serta bangunan tinggi. Dengan demikian, warga lain yang belum mendapatkan air dapat menerima air bersih.
"Langkah lain yang perlu diambil adalah pengurangan konsumsi air tanah, khususnya oleh mal-mal besar dan perusahaan besar. Pembatasan ini akan memastikan bahwa warga Jakarta bisa mendapatkan air bersih secara merata," kata Pramono.
Sementara itu, Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2, Dharma Pongrekun, menawarkan solusi dalam menjamin hak warga atas air.
"Minggu pertama di saat kami nanti mejabat, yang pertama kami akan melakukan normalisasi di 13 sungai yang ada. Lalu melakukan naturalisasi, melakukan hutan di setiap pinggir kali agar 13 sungai tersebut layak untuk dikonsumsi," kata Dharma.
Dharma juga bersikukuh mendorong kebijakan kolam pipi monyet untuk menampung air hujan. Air hujan itu nantinya akan diolah menjadi air yang layak dikonsumsi bagi manusia.
"Kemudian kolam pipi monyet sebagai waduk kering yang menampung hujan, menampung banjir kiriman dari Jawa Barat, itu bisa dimanfaatkan untuk mengganti penampungan air hujan. Karena ini air tawar maka air tawar ini dapat menjadi air bersih dengan menggunakan teknologi terhubung dengan pipanisasi ke PDAM," tandasnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
