Masuk tirto.id
tirto.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk memberikan insentif dan stimulus bagi sektor-sektor usaha yang terdampak kebijakan efisiensi. Mengingat saat ini sektor ritel dan pariwisata, termasuk perhotelan, telah merasakan dampak signifikan dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
"Teman-teman ritel ini sangat terdampak dengan adanya efisiensi. Ritel pariwisata misalnya, hotel-hotel ini kita lihat saja okupansinya sudah semakin turun," kata Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, dilansir Antara, Rabu (21/5/2025).
Meski demikian, Shinta memahami bahwa pemerintah memiliki alasan kuat di balik keputusan efisiensi tersebut. Alih-alih meminta pencabutan kebijakan, Shinta menyebut bahwa Apindo lebih memfokuskan pada solusi konkret untuk membantu sektor-sektor yang terdampak.
"Kalau memang itu satu keputusan yang tidak bisa diubah karena alasan pemerintah pada waktu itu sudah jelas, maka apa kemudian bantuan yang bisa diberikan kepada sektor ini? Insentif, stimulus, kita kan punya sebelumnya paket-paket kebijakan juga ada. Nah ini gimana caranya untuk dibantu?" ucap dia.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jumhur Hidayat, mengatakan bahwa ia telah menerima banyak keluhan dari karyawan hotel dan restoran, khususnya di Jakarta dan Bali, mengenai penurunan okupansi.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk menemukan critical number atau ambang batas yang memungkinkan efisiensi dilakukan tanpa menyebabkan PHK massal atau kerugian signifikan bagi perusahaan.
"Pasti ada critical number di mana orang tidak perlu di-PHK, perusahaan tidak rugi, bisa survive," kata Jumhur.
Sebelumnya Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta kepada pemerintah untuk segera melonggarkan atau membuka efisiensi anggaran. Sebab apabila efisiensi anggaran dibuka, maka dapat mendorong daya beli masyarakat di dalam negeri.
“Saya senang sekarang dagang di Indonesia dikasih stimulus, dikasih dana-dana untuk belanja dalam negeri. Efisiensi pemerintah mohon dibuka cepat-cepat supaya orang belanja, tapi di dalam negeri ya, belanja pemerintah dikeluarkan lagi,” kata Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah, ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
