Menuju konten utama

Bahlil soal Niat Prabowo Pensiunkan PLTU: Jangan Bebankan Negara

Bahlil menekankan pemerintah berniat mendorong energi terbarukan, tetapi tak ingin membebani negara.

Bahlil soal Niat Prabowo Pensiunkan PLTU: Jangan Bebankan Negara
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia saat diwawancara awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). tirto.id/Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto dalam KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, pekan ini mengatakan, bakal menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam 15 tahun ke depan.

Menanggapi hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa Kementerian ESDM masih terus mengkaji pemensiunan PLTU. Namun, Bahlil beranggapan, kebijakan pensiun PLTU dan juga transisi ke energi bersih harus dilakukan dengan langkah yang tepat agar tidak membebani negara.

"Terkait dengan pensiun beberapa pembangkit listrik, kita lagi exercise karena energi baru terbarukan itu penting bagi bangsa kita, tapi tidak mesti membebani negara kita dan masyarakat kita. Ini yang kita lagi ada exercise," katanya, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).
Meski begitu, sebagai anak buah Presiden, Bahlil berkomitmen untuk menjalankan amanat Prabowo. Oleh karena itu, saat ini Bahlil dengan Kementerian Keuangan dan lembaga pembiayaan lainnya sedang terus membahas skema yang tepat untuk suntik mati PLTU ini.
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyadari, Indonesia memang telah menyatakan komitmennya pada dunia untuk mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 dan pemensiunan PLTU menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan. Namun, pada saat yang sama pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi domestik.
"Tapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo di G20 adalah harus kita jalankan. Wong Perintah Presiden yang kita harus lakukan," imbuh Bahlil.
Apalagi menurut studi Institute of Essential Services Reform (IESR), Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 1,2 triliun hingga 2050 untuk memenuhi kebutuhan energi dengan sumber daya terbarukan, terutama energi surya, pembangunan penyimpan energi dan jaringan transmisi.
"Jadi kita mau tapi jangan negara dibebankan. Karena pasti energi baru terbarukan itu harganya mahal. Itu udah pasti mahal. Ini antara komitmen kita dengan dunia dan kondisi dalam negeri. Nah karena itu bertahap, kita akan dorong ke sana bertahap," jelas dia.
Sementara itu, uji coba untuk pensiun dini PLTU akan dilakukan Bahlil mulai dari salah satu PLTU yang ada di Jawa Barat. Namun, dia masih harus meminta arahan dari Prabowo terkait pemensiunan dini PLTU ini.
"Nanti kita umumkan setelah kami exercise. Bapak Presiden Prabowo kan belum balik. Saya malam ini akan ikut berangkat ke Uni Emirat Arab. Untuk mendampingi Bapak Presiden. Nanti saya akan minta arahan-arahan lebih teknis," tutup Bahlil.

Baca juga artikel terkait ENERGI TERBARUKAN atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher