Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mengklaim, stok gas liquefied petroleum gas (LPG) tiga kilogram alias gas melon tergolong masih aman. Harga gas LPG bersubsidi tersebut juga diklaim tidak bakal mengalami kenaikan.
Hal ini disampaikan Bahlil, setelah PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga gas LPG 12 kilogram per 18 April 2026.
"Khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan," kata Bahlil, saat konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah memang hanya dapat menekan harga gas LPG bersubsidi. Sementara itu, harga gas LPG non-subsidi mengikuti harga pasar.
Bahlil menyatakan gas LPG non-subsidi juga tidak digunakan oleh masyarakat, melainkan untuk industri, restoran, hotel, dan sejenisnya. Bahlil pun membantah adanya kelangkaan LPG di pasaran.
"Jadi, itu [LPG non-subsidi] memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu, Bos. Tapi kalau dibilang [stok] langka, saya pikir, laporan dari kami, stoknya aman, di atas standar minimum nasional," urai Bahlil.
Ia menyatakan pemerintah belum pernah menaikkan harga LPG tiga kilogram sejak sekitar 2006-2007. Di satu sisi, masyarakat merasa harga LPG tiga kilogram cenderung meningkat.
Balil menilai kenaikan harga LPG tiga kilogram dilakukan oleh distributor atau pangkalan gas. Dalam kesempatan itu, ia turut menyinggung soal upaya Kementerian ESDM untuk membatasi pembelian gas melon pada awal 2025.
Namun, langkah Kementerian ESDM yang melarang penjualan LPG tiga kilogram di level pengecer memicu kontroversi. Antrean masyarakat yang menjadi konsumen LPG tiga kilogram terjadi di sejumlah titik.
Bahlil mengaku menjadi sasaran kebencian masyarakat usai mengeluarkan kebijakan tersebut.
"Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari, yang kalian-kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan," ucapnya.
"Harga yang kita tetapkan waktu itu berapa? Rp17.000 sampai Rp18.000. Itu harga subsidi harus sampai di rakyat. Kan, ada yang sampai Rp25.000 waktu itu dibuat. Tapi begitu kita tertibkan, kan, ya macam-macamlah. Tapi ya sudahlah, sudah berlalu," lanjut Bahlil.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
