Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) sedang berupaya mengatasi masalah kegagalan penyaluran dana bantuan sosial (gagal salur bansos) ke sekitar 1,3 juta rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk membahas kendala penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako tersebut, Kemensos bakal secara intens berkoordinasi dengan bank-bank penyalur bansos (bank-bank BUMN atau Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan hal itu saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu (18/6/2025).
Gus Ipul menerangkan, penyaluran bansos pada triwulan II 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Realisasinya saat ini sudah sekitar 80 persen.
Dia mencatat realisasi penyaluran bansos PKH telah mencapai 80 persen dengan total penerima 7.991.160 KPM. Sementara itu, penyaluran bansos sembako telah terealisasi 78 persen dengan jumlah penerima mencapai 14 juta lebih KPM.
"Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM," kata Gus Ipul.
Kendala Penyaluran Bansos dan Solusi dari Kemensos
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul menjelaskan beberapa kendala yang menghambat penyaluran bansos. Salah satunya, adanya rekening KPM tidak aktif atau tidak ditemukan.
"Tentu kami dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nanti akan berkoordinasi dengan Himbara menemukan rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan," ujar dia.
Sementara terkait penyebab bansos gagal salur, menurut Gus Ipul, adalah adanya masalah perbedaan data nama dan nomor rekening.
Oleh karena itu, kata dia, Kemensos saat ini sedang terus berkoordinasi dengan bank-bank Himbara. Jika diperlukan, Kemensos juga akan berkoordinasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima transfer atau mungkin ini ada hal-hal aneh yang perlu ditindaklanjuti," kata Gus Ipul.
Gus Ipul pun mengingatkan agar KPM pro-aktif melapor apabila belum menerima bansos. Pelaporan dapat dilakukan oleh KPM dengan melampirkan bukti lewat aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
"Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah," imbuhnya.
Gus Ipul menambahkan, ada kendala sekitar 3,6 juta KPM yang belum menerima bansos karena pindah penyaluran dari PT. Pos ke bank Himbara. Para KPM tersebut perlu membuka rekening secara kolektif.
"Jadi, kita perlu waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan waktu," ujar dia.
Terkait penebalan bansos, Gus Ipul memastikan bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut sudah siap disalurkan kepada 18,3 juta KPM. "Ini sudah siap ditransfer penebalan bansosnya. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan Himbara," kata dia.
Sementara itu, di konferensi pers yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, mengatakan lembaganya kini terus berkoordinasi dengan Kemensos untuk menuntaskan penyaluran bansos, termasuk dalam mengatasi persoalan bantuan gagal salur ke 1,3 juta KPM.
"Kita mencermati ada beberapa faktor, rekening tidak aktif, perbedaan, dan sebagainya," ujar Ateng.
Dia memastikan BPS akan terus melakukan pembaruan data warga penerima bantuan yang sifatnya memang dinamis melalui pemutakhiran DTSEN. "Kolaborasi kami dengan Kemensos akan terus dijaga komunikasinya," ujar dia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
