Masuk tirto.id
tirto.id - Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) mendesak pemerintah segera memberikan kepastian mengenai pemberian insentif pembelian kendaraan listrik, khususnya untuk motor listrik (molis) tahun ini.
Pasalnya, ketidakjelasan pemberian insentif sebesar Rp7 juta ini, justru menghambat minat beli masyarakat. Padahal, insentif ini menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
“Tapi sayangnya tahun ini masih belum ada kejelasan. Sehingga memang kami berharap adanya kepastian dari pemerintah, apakah tahun ini akan hadir atau tidak,” ujar Sekretaris Jenderal AEML, Rian Ernest, di acara Katadata SAFE 2025, di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Kamis (10/9/2025).
Ia menambahkan, jika memang insentif ini diperkirakan tidak akan diberikan tahun ini, mengingat hanya tersisa tiga bulan sebelum tutup tahun, lebih baik diperjelas.
“Seandainya memang sudah diprediksi bahwa tahun ini tidak akan ada, sebaiknya dikatakan saja, tahun fiskal ini tidak ada. Ini akan menjadi langkah lebih progresif. Kenapa? Karena pembeli itu tidak lagi menahan pembelian,” katanya.
Desakan ini disampaikan menanggapi belum adanya keputusan resmi pemerintah mengenai kelanjutan program insentif untuk pembelian kendaraan listrik pada 2025.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian teknis dan pelaku usaha.
“Saya kebetulan lagi mau ketemu juga nih sama teman-teman (pelaku usaha dan asosiasi) sore ini. Saya juga mau memastikan yang sama,” kata Rachmat.
Dia menjelaskan bahwa pemberian insentif merupakan kewenangan kementerian teknis, bukan kementerian koordinator. Pemerintah masih perlu mengevaluasi efektivitas insentif sebelumnya sebelum memutuskan kelanjutannya.
“Jadi sekarang kalau di bayangan kami ya saya sore ini mau ketemu sama teman-teman juga mumpung sudah mau masuk ke kuartal IV, ini view kita bagaimana ke depan untuk insentif pembelian? Apakah masih mau dilanjutkan?” ujarnya.
Rachmat menyebut, untuk insentif di sisi manufaktur, pemerintah kemungkinan akan menghentikannya tahun ini untuk mendorong penggunaan komponen dalam negeri dan mencegah impor berlebih. Sementara untuk insentif pembelian, masih dalam pembahasan.
Pemerintah juga mempertimbangkan insentif non-fiskal, seperti ganjil-genap, yang dinilai cukup sukses. Payung hukum untuk pemberian insentif, menurutnya, telah ada di dalam Perpres 55 dan 79 tentang percepatan program kendaraan listrik.
“Kit perlu duduk mungkin sama Mas Rian dan konstituennya di sini, insentif seperti apa yang bisa kita berikan untuk memastikan bahwa industri itu terbentuk dan untuk memastikan tenaga kerja ini terserap,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
