tirto.id - Istilah Partai Coklat menyita perhatian publik usai disinggung oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Lantas, apa itu Partai Coklat yang disebut Yoyok?
Pada rapat kerja tersebut, Yoyok menyinggung bahwa TNI menjalankan netralitas dengan sangat baik, bahkan saking netralnya, anggota TNI tidak berani mendekat ke TPS ketika pemilihan umum berlangsung.
Yoyok juga mengulas kembali upaya mitigasi konflik, penguatan penegakan hukum, tegas terhadap penyimpangan pelaksanaan Pilkada seperti money politic, black campaign, dan lain-lain, yang sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI, Agus Subiyanto.
Namun di tengah demokrasi Indonesia yang sekarang ini, menurut Yoyok TNI harus memberikan tindakan tegas jika menemukan kasus-kasus penyimpangan. Pasalnya, kata dia, demokrasi Indonesia saat ini berjalan dengan brutal.
Di tengah pendapatnya itu, Yoyok menyebut bahwa isu Pilkada yang saat ini sedang santer diperbincangkan adalah kehadiran Partai Coklat.
“Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat, enggak mungkin kalo kita enggak tahu kok,” ucapnya.
“Mau sampai kapan netralitas TNI ini Pak? Saya tahu netralitas TNI itu untuk negara, paham Pak. Tapi kalau pencetakan pimpinan-pimpinan melalui demokrasi ini melahirkan pimpinan yang enggak bener, mau sampai kapan?,” tanya Yoyok.
Menurut Yoyok, 2/3 dari Kepala Daerah yang ada di Indonesia bermasalah dengan hukum. Sisa 1/3-nya kata Yoyok mungkin karena belum bermasalah.
“Kalau netral dalam artian pilihannya, silakan, tapi kalau misalkan kalau di depan mata sudah ada penyimpangan, apa undang-undang TNI yang bisa dipegang? Tangkap Pak,” kata Yoyok.
Ia berharap ke depannya, TNI mengambil peran yang lebih lagi dalam menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil.
Apa Itu Partai Coklat yang Disebut Yoyok?
Dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, pernyataan Yoyok yang menarik untuk dibahas adalah mengenai isu kehadiran Partai Coklat. Ini disebutkan Yoyok bersamaan saat ia mengkritik banyaknya kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, khususnya jelang Pilkada 2024.
Istilah Partai Coklat belakangan beberapa kali disebutkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan bahwa Partai Coklat ambil bagian dalam Pilkada 2024. Partai Coklat yang disebutkan oleh Hasto adalah istilah yang digunakan untuk merujuk para simpatisan Joko Widodo (Jokowi).
“Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan, jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser, contohnya jabatan Pak Sigit Listyo (Kapolri). Ini kan beliau melompati 5 angkatan, dan ini kan karena ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa,” ucap Hasto dalam video YouTube Akbar Faizal Uncensored, tayang Jumat (22/11/2024).
Dalam tayangan tersebut, Hasto menyebut bahwa ambisi kekuasaan Jokowi tidak berhenti meski jabatannya sebagai Presiden telah berakhir. Jokowi kata Hasto sedang membangun “kerajaan” dengan menebar orang-orang terdekatnya dalam Pilkada 2024. Hasto juga menilai, Jokowi melakukan berbagai macam cara agar orang-orangnya dapat memperoleh kursi kekuasaan.
“Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan, tetapi Pak Jokowi mau menerapkan, dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobby Nasution di Sumatera Utara,” ucap Hasto.
“Kemudian, gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda, yang seharusnya berkontestasi secara sehat, Bobby Nasution sama Edy Rahmayadi harusnya berkontestasi secara sehat. Tetapi, ada mobilisasi apa yang disebut sebagai Partai Coklat,” ujarnya.
“Kemudian, di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Pol (Purn) Luthfi, harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian, di Boyolali ada adik dari saudara Devid yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, kemudian di Jakarta,” paparnya.
Hasto menilai apa yang dilakukan Jokowi merupakan suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik yang ingin diganti layaknya sistem kerajaan, dengan menempatkan para “hulubalang”, keluarganya, orang-orang terdekat, yang mewakili kepentingan politik Jokowi.
Penulis: Balqis Fallahnda
Editor: Dipna Videlia Putsanra
