Anggota Permanen Dewan Perdamaian Gaza Bayar Rp16 T, Buat Apa?

tirto.id - Dewan Perdamaian (Board of Peace / BoP) buatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ramai dikritik. Salah satu hal disorot adalah mekanisme keanggotaan negara di dalamnya yang bisa berstatus permanen apabila membayar USD1 miliar atau sekitar Rp16 triliun. Untuk apa uang sebanyak itu digunakan dalam organisasi ini?

Mekanisme pembayaran status anggota permanen dalam Dewan Perdamaian ini sebelumnya termuat dalam rancangan piagam yang beredar di media. Dalam dokumen itu ada dua jenis keanggotaan, yakni anggota permanen dan anggota biasa.

Anggota biasa adalah negara-negara yang tak membayar USD1 miliar. Durasi keanggotaannya terbatas hanya sampai tiga tahun.

Sementara itu, negara penyumbang uang senilai USD1 miliar mendapatkan status sebagai anggota permanen. Batas waktu pembayarannya adalah tahun pertama Dewan Perdamaian diresmikan.

“Setiap Negara Anggota akan menjalani masa jabatan tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperbarui oleh Ketua. Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku bagi negara-negara anggota yang menyumbangkan dana tunai lebih dari USD $1.000.000.000 kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama berlakunya Piagam," bunyi rancangan piagam yang beredar, dikutip dari Time.

Gedung putih, melalui kanal Rapid Response di X, menyatakan pada Minggu (18/1/2026) bahwa uang keanggotaan tersebut akan digunakan sebagai uang komitmen para anggota. Tanpa menyebut Gaza, Gedung Putih menyatakan uang itu akan digunakan untuk upaya "perdamaian, keamanan, dan kemakmuran".

Seorang pejabat AS, yang tak disebutkan identitasnya, dalam keterangannya untuk Bloomberg menyebut bahwa uang itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan ulang Gaza. Pejabat itu mengatakan seluruh uang "sumbangan" akan dialokasikan ke wilayah yang porak poranda akibat serangan Israel.

Muncul Keraguan Peruntukan Dana Keanggotaan

Meskipun sejumlah sumber menyatakan bahwa dana keanggotaan tetap senilai Rp16 triliun akan dialokasikan Dewan Perdamaian untuk membangun ulang Gaza, namun kekhawatiran tercermin dari respons negara-negara lain.

Terlebih, pernyataan Gedung Putih pada Minggu lalu sama sekali tak menyebut Gaza atau Palestina. Sejauh ini, Dewan Perdamaian maupun pemerintahan Trump masih belum menjelaskan secara rinci bagaimana dana "pembelian" status anggota tetap itu akan dialokasikan.

Oleh karenanya, belum jelas bagaimana uang yang terkumpul dari negara anggota tetap ini akan dialokasikan: ke mana saja ia akan mengalir dan untuk apa saja ia digunakan. Pun, berapa estimasi uang yang terkumpul juga belum dapat dipastikan, mengingat daftar anggota tetap Dewan Perdamaian belum diumumkan secara resmi.

Sumber-sumber anonim Bloomberg, sebagaimana dikutip Time, menyebut banyak negara yang mempertanyakan pengelolaan dana anggota tetap. Hal itu dikarenakan rancangan piagam Dewan Perdamaian mengisyaratkan Trump akan jadi pengelola utama dana tersebut.

Sebagaimana disampaikan Menteri Kanada Mark Carney pada Minggu (19/1/2026, menyebut Kanada sepakat bergabung, namun tidak setuju dengan biaya status keanggotaan tetap.

"Sehubungan dengan hal-hal spesifik dari Dewan Perdamaian, kami belum membahas semua rincian strukturnya, cara kerjanya, untuk apa pembiayaannya, dan lain-lain. Jadi kami akan menyelesaikannya dalam beberapa hari mendatang," katanya, dikutip dari Financial Post.

Surat kabar Times of London melaporkan bahwa para menteri di Inggris khawatir tentang penggunaan dana keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza. Mereka juga mempertanyakan soal kerangka hukum yang akan digunakan dewan dalam beroperasi.

Kritik terhadap Dewan Perdamaian menyesar pula pada maksud dan tujuan dari pembentukan organisasi ini. Semula, dewan ini disebut akan jadi lembaga pengawas pembangunan kembali Gaza, namun rancangan piagamnya mengisyaratkan hal lain yang lebih besar dari itu.

Dalam rancangan piagam yang beredar di media, Gaza maupun Palestina sama sekali tak disebutkan. Visi dan misi organisasi ini juga mengisyaratkan ruang lingkup global, yakni di setiap wilayah "yang terkena dampak atau terancam konflik".

Pada Minggu, Times of Israel merilis salinan penuh rancangan piagam Dewan Perdamaian. Dalam bab pembukaan, rancangan piagam itu menunjukkan Dewan Perdamaian seolah organisasi tandingan PBB.

"Menyatakan bahwa perdamaian abadi membutuhkan penilaian pragmatis, solusi masuk akal, dan keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal," tulis rancangan piagam itu.