Negara yang Sudah dan Belum Bergabung Dewan Perdamaian Gaza

tirto.id - Dewan Perdamaian (Board of Peace / BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump direncanakan bakal diresmikan pada Kamis (22/1/2026). Mana saja negara yang akan ikut dan siapa saja yang tidak?

Menukil Aljazeera, agenda peresmian negara anggota Dewan Perdamaian direncanakan berlangsung di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss pada Kamis. Trump disebut bakal jadi "tuan rumah" acara ini.

Dewan Perdamaian, yang semula disebut sebagai lembaga pengawas upaya rekonstruksi Gaza pasca genosida Israel, belakangan dikhawatirkan banyak negara. Pasalnya, lembaga ini disinyalir dibuat Trump untuk menyaingi PBB.

Dalam rancangan piagam Dewan Perdamaian yang beredar di media belakangan menunjukkan bahwa dewan ini justru tak menyebut Gaza dalam visi dan misinya. Dewan ini justru tampak akan jadi terlibat dalam setiap "wilayah yang terkena dampak dan terancam oleh konflik".

Tanpa menyebut Gaza sebagai ruang lingkup lembaga ini, Dewan Perdamaian juga dikritik karena dianggap setengah hati untuk membangun kembali Gaza. Tak sedikit yang menyebut rekonstruksi Gaza sekadar sebagai legitimasi Trump menggeser PBB.

Selain itu, rancangan piagam Dewan Perdamaian juga mengisyaratkan kewenangan yang timpang antara negara anggota dengan Trump selaku ketuanya. Lantas, mana saja negara yang sudah setuju bergabung atau belum dengan Dewan Perdamaian ini setelah mendapatkan undangan dari Trump?

Negara yang Setuju Bergabung Dewan Perdamaian Gaza

Keikutsertaan negara-negara dalam Dewan Perdamaian Gaza ini juga tersentralisasi oleh kehendak Trump. Mekanismenya, negara-negara pilihan Trump akan diundang untuk ikut serta.

Rusia dan Cina dilaporkan telah diundang oleh Trump, meski keduanya belum memberikan jawaban akan menolak atau menerimanya. Sementara itu, Israel, negara yang melakukan genosida di Palestina, turut diundang.

Indonesia juga mengumumkan menerima undangan untuk bergabung. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangan di X pada Kamis (22/1/2026), Indonesia bersama negara-negara lainnya telah sepakat untuk bergabung.

"Para Menteri menegaskan kembali dukungan negara mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump," tulis Kemlu RI.

Akan tetapi, pernyataan Kemlu tersebut tak menyinggung kekhawatiran banyak negara mengenai perluasan wewenang Dewan Perdamaian dan isyarat menjadi lembaga tandingan PBB. Dalam pernyataannya, Kemlu hanya menyebut Dewan Perdamaian sebagai lembaga yang bertujuan untuk menata ulang Gaza.

"Bertujuan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri," jelas Kemlu.

Presiden Indonesia Prabowo Subianto sendiri kini tengah berada di Davos, Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia di sana.

Selain Indonesia dan Israel, banyak negara yang dilaporkan telah setuju untuk bergabung. Seturut AP, Vietnam dan Hungaria jadi dua negara terbaru yang setuju serta informasi bergabungnya kedua negara telah dikonfirmasi otoritas masing-masing.

Berikut daftar negara yang dilaporkan telah menerima undangan Dewan Perdamaian bikinan Trump dan setuju untuk bergabung:

• Indonesia
• Israel
• Vietnam
• Hungaria
• India
• Yordania
• Yunani
• Siprus
• Pakistan
• Qatar
• Mesir
• Turki
• Saudi
• UAE
• Bahrain
• Maroko
• Belarus
• Kanada
• Hungaria
• Argentina
• Kazakhtan
• Uzbekistan

Namun, perlu diketahui bahwa daftar negara di atas belum resmi dan masih dapat mengalami pembaruan selama belum diresmikan.

Negara yang Belum Bergabung dan Alasannya

Berbeda dari negara-negara yang dilaporkan telah bersedia bergabung, sejumlah negara memilih untuk tak buru-buru ikut serta dalam lembaga yang dibuat Trump.

Beberapa negara ini menolak karena kepentingan Dewan Perdamaian dianggap tak sesuai dengan kebijakan luar negeri mereka. Sedangkan, beberapa yang lain masih ingin meninjau ulang maksud dan tujuan sebenarnya dari lembaga baru ini.

Salah satu negara yang menolak adalah Prancis. Pada Senin (19/1), Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyebut visi dan misi Dewan Perdamaian tak sejalan dengan kepentingan luar negeri negaranya.

Barrot menyebut, Prancis tak sepakat dengan rancangan piagam Dewan Perdamaian yang memiliki ruang lingkup "di Gaza dan tempat lain". Selain itu, luasnya kewenangan yang dimiliki Trump selaku ketua juga membuat Prancis enggan bergabung.

"Hal ini sangat, sangat jauh dari Piagam PBB," kata Barrot, dikutip dari Politico.

Denmark juga dilaporkan tak ikut serta dalam Dewan Perdamaian bikinan Trump. Polemik kepemilikan wilayah semiotonom Greenland disebut jadi musababnya.

Swedia juga menolak keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson telah mengonfirmasi keputusan ini kepada wartawan di Davos, Swiss pada Rabu (21/1).

Cina dan Rusia sejauh ini juga belum memberikan keputusan terkait ikut-tidaknya mereka dalam organisasi ini. Keduanya telah mengonfirmasi mendapatkan undangan dari Trump, namun kedua negara ini dilaporkan masih meninjaunya.

Ukraina, yang jadi sekutu AS dalam perang melawan Rusia, juga tak buru-buru menyetujui keikutsertaan mereka. Kendati mendapatkan undangan, kemungkinan ikutnya Rusia membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy masih ragu untuk bergabung.

Selain negara-negara tersebut, Australia belum pula menerima undangan Trump. Deputi PM Australia Richard Marles menyatakan pada Senin bahwa pihaknya masih ingin bicara dengan AS guna memahami maksud pembentukan dan keterlibatan Dewan Perdamaian ini.