Anggota DPRD DKI Bantah KWK Miliknya Jadi Anak Emas JakLingko

Taufik Azhar merupakan Ketua Umum KWK, salah satu angkutan umum di Jakarta yang menjadi operator Mikrotrans JakLingko.

Terbit 31 Jul 2024 14:29 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Stiker khusus bertuliskan "Layanan Terintegrasi Pelanggan Transjakarta" terpasang di angkutan umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK) ketika sedang menunggu penumpang di Terminal Tanjung Priok, Jakarta, Senin (3/4). Layanan angkutan tersebut beroperasi pada pukul 05.00 - 09.00 WIB dan 16.00 - 20.00 WIB bagi pelanggan transjakarta yang sudah membeli kartu pelayanan angkutan terintegrasi KWK di halte busway yang dijual seharga Rp15 ribu dan berlaku selama sebulan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras/17.

tirto.id - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar, membantah tudingan dari Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya, Rohmadoni, bahwa perusahaan angkutan umum miliknya menjadi anak emas dari PT TransJakarta.

Taufik diketahui juga merupakan Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK), salah satu angkutan umum di Jakarta yang menjadi operator Mikrotrans JakLingko.

"Saya enggak ada intervensi. Maka, yang dibilang enggak benar," ujar Taufik kepada awak media, Rabu (31/7/2024).

Taufik mengungkapkan KWK kini memiliki angkot yang terintegrasi Mikrotrans sebanyak 1.435 unit. Dibandingkan operator lain, Taufik mengakui KWK menjadi yang terbanyak terintegrasi dengan Mikrotrans dibandingkan operator lainnya.

Akan tetapi, kata Taufik, hanya 51 persen dari total unit milik KWK yang terintegrasi dengan Mikrotrans Jaklingko. Sisa armada lainnya disebut belum terintegrasi dengan Mikrotrans Jaklingko hingga saat ini.

"Realisanya, [ada] 1.435 unit [terintegrasi Jaklingko], hanya 51 persen. Ini, [perusahaan operator] yang lain, sudah 97 persen, 75 persen [terintegrasi Jaklingko], kita enggak ada monopoli," tegas Taufik.

Tudingan KWK menjadi anak emas TransJakarta ini diucapkan Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya, Rohmadoni saat menggelar unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024) kemarin.

Saat dihubungi pada Rabu (31/7/2024), Rohmadoni mengatakan terdapat konflik kepentingan ketika Taufik yang menjabat anggota DPRD DKI menjadi pemimpin perusahaan operator JakLingko.

"Kebetulan, yang bersangkutan [Taufik] menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK. Jadi, itu sangat jelas konflik kepentingannya," ucap Rohmadoni.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, membantah tidak ada perusahaan operator JakLingko yang dispesialkan atau menjadi anak emas.

Menurut dia, ada perusahaan operator yang 90 persen armadanya tergabung program Jaklingko. Namun, memang ada pula perusahaan operator yang baru 30 persen armadanya tergabung program Jaklingko.

Kata Syafrin, PT TransJakarta sebagai BUMD DKI akan menyesuaikan jumlah perusahaan operator yang kebanyakan armadanya belum tergabung program JakLingko.

"Tentu tidak [ada yang dispesialkan]. Jika kita melihat proporsionalnya ada bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada 75 persen, ada 65 persen," sebut Syafrin di Balai Kota DKI, Selasa kemarin.

"Tetapi, memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen. Ini yang tentu akan diselaraskan oleh teman-teman dari Transjakarta," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Syafrin menyatakan bahwa memang ada peraturan yang membatasi usia angkot yang bisa tergabung dalam program Mikrotrans JakLingko, yakni maksimal 10 tahun.

Namun, karena Covid-19, peraturan itu diberhentikan sementara. Kemudian, Dishub DKI perlahan kembali menerapkan batas usia angkot JakLingko saat ini.

Kemudian, Syafrin melanjutkan, nominal gaji yang diterima sopir Jaklingko ditentukan oleh operator masing-masing. Menurut dia, operator akan membuat kerja sama dengan setiap sopir JakLingko mereka terkait berapa kilometer yang harus ditempuh setiap mengangkut penumpang.