Ancaman Badai PHK dan Susutnya Daya Beli Akibat Amukan Dolar

tirto.id - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpuruk sepanjang masa nyaris menyentuh level Rp17.770 pada perdagangan, Senin (18/5/2026). Pada Senin kemarin, rupiah ditutup melemah ke level Rp17.667. Rupiah terpuruk 71 poin atau 0,4 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp17.596.

Dalam sepekan ke belakang atau per 11 Mei 2026, rupiah cenderung dibuka dan ditutup melemah. Sejak 6 April 2026, nilai tukar rupiah belum kembali berada di bawah Rp17 ribu.

Melemahnya rupiah yang cenderung stabil dalam beberapa waktu tak diseriusi oleh pemerintah. Bahkan, pimpinan tertinggi negara juga terkesan menganggap enteng alias tidak menyeriusi pelemahan rupiah.

Teranyar misalnya, saat peresmian operasionalisasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), Presiden Prabowo Subianto, justru berkelakar orang desa tidak menggunakan dolar. Bagi Prabowo, gejolak mata uang global tidak mengusik pedesaan lantaran tak bertransaksi menggunakan dolar. Pernyataan Prabowo itu, di tengah kepanikan atas nilai tukar yang terus melorot.

Pernyataan Prabowo soal rupiah lantas menimbulkan respons keras dari elemen masyarakat, mulai dari pengguna sosial media hingga pengamat. Padahal, melemahnya rupiah justru berdampak hingga pedesaan seperti kenaikan harga minyak, bahan bakar minyak (BBM), hingga pangan.

"Selama Purbaya bisa senyum tenang saja. Enggak perlu kalian khawatir. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa enggak pakai dolar, yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri," kata Prabowo dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung soal sejumlah pihak yang kerap mengatakan bahwa Indonesia akan collapse atau chaos lantaran lemahnya rupiah.

Mengaku tak mengerti, Prabowo menyebut rakyat desa tak menggunakan dolar. Terlebih, dia mengklaim kondisi pangan dan energi di Indonesia dalam keadaan aman.

"Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa ya kan? Rupiah begini, apa dolar begini, orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok ya kan. Pangan aman, energi aman ya. Banyak negara panik Indonesia masih oke," kata Prabowo.

Purbaya 'Nyebok' Kelakar Prabowo

Sejumlah anak buah Prabowo lantas memberikan klarifikasi atas pernyataan soal orang desa yang tidak menggunakan dolar AS. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, memandang pernyataan Prabowo harus dipahami dalam konteks khusus, yaitu ditujukan untuk masyarakat desa.

“Itu, kan, konteksnya di sana, di pedesaan. Bukan konteks di internasional,” ujarnya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin.

Purbaya pun meminta publik tidak serta-merta menilai bahwa presiden, yang merupakan anak begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo, tidak memahami efek depresi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS.

Purbaya menegaskan pernyataan tersebut merupakan bentuk komunikasi untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat, bukan mencerminkan ketidakpahaman Presiden terhadap ekonomi.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini nilai tukar rupiah per dolar AS akan kembali menguat mulai Juli 2026 usai mengalami tekanan pada April-Juni 2026. Tingginya kebutuhan devisa disebut menjadi salah satu penyebab pelemahan rupiah saat ini.

Ia mengatakan, kebutuhan devisa meningkat karena beberapa faktor, yakni keberangkatan jemaah haji Indonesia, pembayaran dividen serta utang luar negeri.

"Karena April, Mei, Juni ini ada demand [kebutuhan] untuk devisa itu besar. Untuk biasanya kemarin ada jemaah Haji, terus kemudian pembayaran dividen, dan juga pembayaran utang," ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin.

Meski demikian, Perry menilai pelemahan rupiah saat ini hanya bersifat sementara. Ia masih meyakini rupiah berada dalam kondisi undervalued dan bakal kembali menguat mulai semester kedua tahun ini.

Perry menyebutkan, BI pun masih mempertahankan proyeksi rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2026 di level Rp16.500 per dolar AS, dengan kisaran Rp16.200-Rp16.800 per dolar AS.

Di satu sisi, menurut dia, tekanan terhadap rupiah juga berasal dari faktor global. Mulai dari perang di Timur Tengah, tingginya inflasi AS, hingga kenaikan yield US Treasury yang membuat dolar AS menguat terhadap mata uang dunia.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan BI telah menyiapkan tujuh langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya, meningkatkan intervensi di pasar valuta asing (valas).

Perry mengatakan, intervensi tersebut dilakukan di pasar domestik maupun luar negeri. Dampaknya, cadangan devisa BI turun sekitar 10 miliar dolar AS.

Akan tetapi, Perry memastikan posisi cadangan devisa Indonesia masih berada dalam kondisi aman. Selain intervensi, BI juga mulai menaikkan suku bunga instrumen moneter SRBI untuk menarik aliran modal asing masuk ke dalam negeri.

"Mulai Juli, Agustus, September, rupiah akan menguat dan keseluruhan tahun kami masih yakin rerata nilai tukar rupiah masih dalam kisaran yang dalam APBN," tutur Perry.

Sementara itu, Purbaya mengatakan kebijakan terkait nilai tukar rupiah merupakan tupoksi dari Bank Indonesia. Ia tak mau berkomentar banyak terkait pergerakan rupiah hari ini.

Sebaliknya, untuk mendukung stabilitas mata uang Garuda, dia memilih fokus untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik.

“Dolar, kan, bagian bank sentral kan? Kita ngomongin fondasi ekonomi aja, bagus itu,” tegasnya.

Namun, Purbaya memastikan, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pemerintah sudah masuk ke pasar obligasi. Secara bertahap, pemerintah akan meningkatkan nilai investasi terhadap surat utang, sehingga pada akhirnya aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia dan memperkuat posisi rupiah terhadap dolar AS.

“Kita udah masuk ke bond market bertahap, ya. Asing juga udah masuk juga jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari bond market,” tambah Purbaya.

Berpotensi Tekan Daya Beli hingga Picu PHK

Pelemahan nilai tukar rupiah disebut berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk warga desa yang tidak bertransaksi menggunakan dolar AS.

Sejumlah pengamat menilai dampak pelemahan rupiah terasa lewat kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jangka panjang.

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet, mengatakan hampir tidak ada sektor di Indonesia yang kebal terhadap kenaikan nilai tukar rupiah. Sebab, banyak kebutuhan produksi di dalam negeri masih bergantung bahan baku impor.

Menurut Yusuf, masyarakat desa tetap terdampak meski tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar AS. Contohnya, petani masih menggunakan pupuk dengan bahan baku impor seperti kalium dan fosfat yang dibeli menggunakan dolar AS.

"Petani memang menerima pembayaran gabah dalam rupiah, tetapi pupuk urea dan NPK yang mereka pakai bergantung pada bahan baku impor seperti kalium dan fosfat yang dibeli dalam dolar, sehingga ketika rupiah melemah 5-7 persen dalam beberapa pekan, harga pupuk non-subsidi langsung terkerek dan margin tani makin tipis," ujarnya.

Ia menambahkan, tekanan akibat pelemahan rupiah juga dirasakan peternak rakyat. Mengingat, komponen pakan ternak seperti bungkil kedelai dan jagung masih bergantung pada impor.

Selain itu, kata Yusuf, gandum yang seluruhnya masih diimpor turut memengaruhi harga mi instan dan roti di pasaran. Padahal, produk tersebut banyak menjadi alternatif konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah ketika harga beras naik.

"Jadi, argumen bahwa desa tidak berhubungan dengan dolar itu keliru secara empiris, karena yang terjadi bukan ketiadaan paparan, melainkan paparan tidak langsung yang justru lebih sulit diantisipasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah karena mereka tidak punya mekanisme hedging seperti korporasi," tuturnya.

Di sisi lain, Yusuf menilai pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal seperti penguatan dolar AS maupun ketegangan geopolitik global. Pasar disebut juga mencermati arah kebijakan fiskal dan kredibilitas pengelolaan anggaran pemerintah.

Ia menyebutkan, respons pemerintah terhadap kondisi rupiah turut menjadi perhatian investor. Pasar dinilai membutuhkan sinyal bahwa pemerintah memahami dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi pangan dan daya beli masyarakat.

"Ketika Presiden merespons dengan pernyataan yang seakan meremehkan kondisi, sinyal itu ditangkap pelaku pasar sebagai kurangnya sense of urgency dari otoritas tertinggi, dan inilah yang memperdalam tekanan pada IHSG karena investor asing menarik posisinya dari pasar saham dan SBN secara bersamaan," kata dia.

Pemerintah Perlu Perbaiki Komunikasi

Yusuf menilai, pemerintah dan BI perlu memperbaiki komunikasi kebijakan, melakukan stabilisasi jangka pendek, hingga pembenahan struktural. Salah satunya, yakni mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas strategis.

"Di lapis struktural pemerintah harus serius mengurangi ketergantungan impor pada komoditas strategis melalui akselerasi produktivitas pangan, hilirisasi yang benar benar menghasilkan devisa neto, dan reformasi neraca jasa yang selama ini terus defisit," ujar Yusuf.

Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, M Rizal Taufikurahman, berujar pelemahan rupiah pada akhirnya menjadi inflasi tidak langsung bagi masyarakat.

Pasalnya, kenaikan kurs turut mendorong kenaikan harga berbagai barang konsumsi dan kebutuhan produksi. Menurut dia, masyarakat desa tetap terdampak meski tidak bertransaksi langsung menggunakan dolar AS.

"Pelemahan rupiah hingga menembus kisaran Rp17.600 per dolar AS tetap dirasakan langsung oleh masyarakat desa melalui kenaikan harga pupuk, pestisida, BBM, gula, minyak goreng, hingga kedelai untuk tempe dan tahu yang mayoritas masih impor," ucapnya.

Ia mengatakan, kondisi tersebut membuat biaya hidup masyarakat meningkat lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan. Akibatnya, daya beli masyarakat bawah ikut tertekan.

Rizal menambahkan, petani serta nelayan menghadapi kenaikan biaya produksi maupun operasional. Sementara itu, UMKM kesulitan menjaga harga jual di tengah kondisi konsumsi masyarakat yang melemah.

"Dalam konteks ini, pelemahan rupiah pada akhirnya menjadi inflasi tidak langsung bagi masyarakat bawah karena biaya hidup naik lebih cepat dibanding peningkatan pendapatan mereka," ujar Rizal.

Ia mengingatkan, dampak jangka panjang pelemahan rupiah dapat memicu perlambatan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri. Utamanya, industri yang bergantung pada bahan baku impor seperti makanan dan minuman, farmasi, tekstil, elektronik, hingga otomotif.

Kata Rizal, perusahaan berpotensi menahan ekspansi maupun mengurangi jam kerja apabila tekanan biaya terus berlangsung dalam waktu lama. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

"Jika pelemahan rupiah berlangsung lama, permintaan melemah, dan biaya produksi terus naik, perusahaan bisa menahan ekspansi, mengurangi jam kerja, melakukan efisiensi, hingga PHK," kata dia.

Rizal mengatakan, pemerintah tidak harus langsung menghentikan seluruh program besar. Akan tetapi, belanja negara perlu diprioritaskan agar APBN tetap kredibel di mata pasar dan tidak memperbesar tekanan terhadap rupiah.

"Pasar perlu diyakinkan bahwa fiskal tetap disiplin, defisit terkendali, dan belanja negara benar-benar produktif," tutur Rizal.

Kemudian, pengamat mata uang Lukman Leong menilai, dampak pelemahan rupiah tetap terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat.

Menurut Lukman, banyak kebutuhan di Indonesia masih bergantung pada impor atau harga global yang menggunakan dolar AS. Karena itu, pelemahan rupiah akan memengaruhi harga barang dan biaya produksi di dalam negeri.

"Sebagai contoh, pelemahan rupiah dapat membuat harga pupuk naik karena sebagian bahan baku pupuk masih impor dan dibayar dalam dolar," tuturnya.

"Harga gula, kedelai untuk tempe dan tahu, gandum, pakan ternak, hingga BBM juga rentan terdampak karena mengikuti harga internasional," imbuh Lukman.

Ia mengatakan, dampak lain yang turut dirasakan masyarakat adalah kenaikan ongkos distribusi dan logistik.

Sebab, harga energi dan bahan baku yang meningkat membuat biaya pengiriman barang ikut naik. Kondisi tersebut dinilai mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.

"Pada akhirnya, masyarakat dapat merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok meski tidak pernah bertransaksi langsung menggunakan dolar AS," kata Lukman.

Ia menambahkan, pelemahan rupiah dalam jangka panjang juga dapat memberi tekanan terhadap dunia usaha dan lapangan kerja. Utamanya, sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor maupun utang dalam dolar AS.

Meski demikian, Lukman menilai tidak semua sektor terdampak negatif. Perusahaan berbasis ekspor seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) justru bisa diuntungkan karena memperoleh pendapatan dalam dolar AS.

"Jika pelemahan rupiah berlangsung tajam dan berkepanjangan, biaya produksi perusahaan akan meningkat sehingga margin keuntungan tertekan. Sehingga, perusahaan bisa mengurangi ekspansi, menahan perekrutan, bahkan melakukan efisiensi atau PHK," tutur Lukman.