Masuk tirto.id
tirto.id - Amnesty International Indonesia memperingatkan bahwa rencana pemerintah mengirimkan 8.000 personel TNI ke Jalur Gaza merupakan pertaruhan berbahaya yang berisiko melegitimasi genosida.
Misi tersebut dinilai justru dapat memperkuat dominasi Israel dan Amerika Serikat di wilayah pendudukan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa rencana pengiriman pasukan di bawah payung Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) adalah langkah janggal yang harus ditinjau ulang.
“Rencana pemerintah mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza di bawah payung Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) adalah pertaruhan berbahaya. Saat banyak negara menolak, Indonesia malah mendukung lewat pengiriman pasukan ke sana. Ini janggal dan harus ditinjau ulang,” ujar Usman dalam keterangannya kepada Tirto, Kamis (12/2/2026).
Menurut Usman, meski diklaim sebagai misi perdamaian, beroperasi di bawah skema Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) pimpinan Donald Trump sama saja memberikan pengakuan terhadap pendudukan ilegal Israel.
Ia menilai mekanisme ini melemahkan peran PBB dan menyimpangi amanat UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.
Langkah tersebut juga dianggap bertentangan dengan mandat International Court of Justice (ICJ) terkait status ilegal pendudukan Israel.
Amnesty khawatir keterlibatan Indonesia dalam skema yang mengeksklusi Palestina ini justru melanggengkan sistem apartheid.
“Masalahnya bukan pada niat ingin menjaga perdamaian, melainkan pada mandat dan akuntabilitas. BoP lahir dari aksi unilateral sepihak, bukan musyawarah mufakat sistem multilateral yang memiliki standar akuntabilitas HAM yang jelas,” lanjutnya.
Usman menegaskan bahwa Indonesia seharusnya fokus meminta pertanggungjawaban Israel atas genosida di Gaza daripada terjebak dalam skema internasional yang berisiko merusak tatanan global.
“Jangan sampai atas nama perdamaian, Indonesia menutup mata atas kejahatan genosida dan apartheid Israel dan mengubur kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Selasa (10/2/2026) menyatakan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 prajurit TNI sebagai bagian dari ISF. Pasukan ini direncanakan beroperasi berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disepakati pada November 2025.
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan, pasukan yang disiapkan bukanlah satuan baru, melainkan prajurit yang telah memiliki pengalaman bertugas di wilayah konflik.
Tandyo mengatakan pada prinsipnya, TNI siap mengirimkan pasukan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan politik negara.
“Saya kira kita sudah punya pengalaman ya, ada United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yang pernah ke sana. Satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana inilah nanti yang akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana,” ujar Tandyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan, keputusan final mengenai jumlah pasukan akan diambil pada akhir Februari 2026 dan ditetapkan langsung oleh Presiden.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Farida Susanty
