Aliansi Jogja Memanggil Soroti Kematian Affan-Rheza oleh Aparat

tirto.id - Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin, (1/9/2025). Aksi ini mendesak reformasi total terhadap Polri dan TNI yang aksi brutalnya telah menimbulkan korban jiwa, Affan Kurniawan dan Rheza Sendy Pratama.

Pantauan kontributor Tirto di lokasi, ratusan massa aksi mulai berdatangan sejak pukul 10.00 WIB. Memakai almamater, massa aki juga mengenakan almamater kampus masing-masing.

Massa yang merupakan mahasiswa kampus se-DIY itu berdatangan dengan membawa berbagai perangkat kampanye mengitari Bundaran UGM. Di antaranya, massa membawa spanduk bertuliskan “ACAB” yang merupakan singkatan dari all cops all bastards, dengan arti semua polisi adalah bajingan.

Salah satu orator berteriak di tengah kerumunan, “Reformasi Polri sekarang juga dan tarik Militer ke barak”. Ratusan massa membalas dengan serempak dengan teriakan. Di sisi selatan Bundaran UGM, beberapa aparat TNI tampak memantau aksi yang berlangsung kondusif.

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Boengkoes, mengatakan aksi ini turut menyoroti kematian demonstran Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang meninggal ditabrak kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada Kamis, (28/8/2025).

Selain Affan, korban kekerasan aparat yang baru-baru ini disoroti adalah Rheza Sendy Pratama. Mahasiswa Universitas Amikom itu mati saat bentrok dengan aparat di depan Polda DIY.

“Kematian dua di antara banyaknya demonstran ini menjadi simbol luka kolektif bangsa,” kata Boengkoes saat diwawancarai awak media.

Boengkoes menilai bahwa publik merasakan marah, kecewa, sekaligus takut. Marah karena nyawa manusia diperlakukan begitu murah, kecewa karena reformasi kepolisian yang dijanjikan sejak dua dekade lalu tak kunjung terwujud, dan takut karena siapapun bisa menjadi korban berikutnya.

Oleh karena itu, kata Boengkoes, Revisi Undang-Undang TNI dinilai merupakan masalah utama yang digulirkan pemerintah akhir-akhir ini.

“Revisi UU tersebut justru memperluas definisi ancaman dan memberikan landasan legal bagi keterlibatan militer, dalam urusan yang seharusnya menjadi urusan institusi sipil dinilai sebagai pengkhianatan terhadap agenda reformasi 1998,” tandasnya.

Ia pun mengecam pemerintahan Prabowo-Gibran karena dianggap menyengsarakan rakyat melalui berbagai kebijakannya. “Rezim Prabowo-Gibran yang bercorak militer, di tangannya begitu banyak kebijakan dikeluarkan semakin membuat rakyat sengsara,” ucapnya.

Massa turut menyampaikan ultimatum agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatannya jika tuntutan demonstran tidak dipenuhi.

Dalam aksi ini, ada 18 poin tuntutan dari Aliansi Jogja Memanggil di antaranya, gagalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan wujudkan pendidikan gratis dan usut tuntas brutalitas aparat yang merenggut nyawa rakyat. Massa juga menuntut dibebaskannya semua demonstran, pejuang lingkungan, HAM, dan demokrasi. Selain itu, pecat dan adili Kapolri Listyo Sigit Prabowo, lakukan reformasi Polri dan TNI secara total, tarik militer ke barak, hapus komando teritori, serta cabut UU TNI.

Massa juga menuntut diturunkannya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rakyat miskin dan menerapkan pajak orang kaya setinggi-tingginya. Lalu, hapus program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, hapus segala tunjangan di luar gaji pokok dan jaminan sosial-kesehatan bagi anggota DPR, pejabat pemerintahan, serta perwira TNI-POLRI.

Hingga tuntutan setarakan gaji pejabat negara dengan upah buruh rata-rata, naikan upah buruh, turunkan kebutuhan pokok rakyat, gratiskan biaya kesehatan bagi semua rakyat, gagalkan segala proyek strategis nasional, lawan segala mafia tanah, sahkan RUU perampasan Aset, gagalkan upaya menaikkan status kepahlawanan Soeharto, tangkap, adili, hingga penjarakan pejabat dan aparat pelanggar HAM.