Masuk tirto.id
tirto.id - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Free Palestine Network melakukan aksi di depan Gedung Merdeka, Minggu (8/2/2026). Mereka memprotes keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Aksi ini menyoroti kronologi manipulasi proses perdamaian. Di BoP, Trump sebelumnya mengajukan 20 poin gencatan senjata yang tidak adil, tanpa sanksi bagi Israel dan justru menuntut pelucutan senjata pejuang Palestina.
Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2803 tentang Dewan Perdamaian Gaza. Alih-alih menjalankan resolusi tersebut, Trump malah membentuk BoP versinya sendiri di luar PBB dan di luar mandat rakyat Palestina.
Selain itu, massa aksi menyerukan untuk membela Palestina dan berkomitmen pada Hak Asasi Manusia dan keadilan sejati.
Ketua Dewan Pakar Free Palestina Network, Dina Sulaiman menilai skema BoP tidak sah, tidak adil, serta berpotensi melegitimasi kolonialisme gaya baru atas Palestina, khususnya Gaza.
“Ini bukan rekonstruksi. Ini kolonialisme dengan wajah baru,” kata Dina kepada kontributor Tirto, Minggu (8/2/2025).
Ia menjelaskan, Board of Peace bukan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat internasional sah.
Dina juga menyebut, BoP dibentuk sepihak oleh Donald Trump dengan piagam yang disusun sendiri, tanpa menyebut Palestina maupun Gaza sebagai subjek utama.
"Hal ini menunjukkan pengabaian total terhadap hak representasi rakyat Palestina sebagai pihak yang paling terdampak," jelas dia.
Ia menyayangkan, Indonesia yang lahir sebagai perjuangan anti-penjajahan. Dina menegaskan, sebagai negara yang kemerdekaan dari penjajahan tak boleh menjadi penonton apalagi pemberi legitimasi bagi proyek internasional yang mengabaikan kedaulatan Palestina.
Dina menuturkan, aksi ini juga menolak narasi bahwa dana sekitar Rp17 triliun yang dikaitkan dengan BoP merupakan dana rekonstruksi Gaza. Ia juga menjelaskan, berdasarkan aturan BoP, dana tersebut merupakan biaya keanggotaan politik.
"Negara yang tidak membayar hanya menjadi anggota sementara, sementara pembayaran 1 miliar USD menjadikan sebuah negara anggota permanen," bebernya.
"Fakta ini menunjukkan bahwa BoP lebih merupakan instrumen politik dan ekonomi, bukan mekanisme kemanusiaan," tambah dia.
Ahli geopolitik internasional ini juga mempertanyakan mengenai pembentukan Dewan Eksekutif Gaza di bawah BoP yang melibatkan Jared Kushner, menantu Donald Trump, dengan agenda pembangunan properti, gedung mewah, dan kawasan resort.
"Apakah rakyat Gaza akan menikmati hasil pembangunan itu, atau justru akan disingkirkan dan dijadikan buruh murah, sementara mereka dipindahkan ke kamp-kamp pengungsi di Rafah?" jelasnya.
Penulis: Akmal Firmansyah
Editor: Fahreza Rizky
