Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan tingkat kesalahan data penerima bantuan sosial menurun tajam setelah penerapan digitalisasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebelum digitalisasi diterapkan, tingkat kesalahan penerima manfaat yang layak tetapi tidak terdaftar masih sangat tinggi.
“Ketika (bansos) menggunakan data lama 77 persen eror. (Artinya) ada 77 persen masyarakat yang seharusnya mendapatkan bansos tapi tidak dapat. Setelah kita ukur dengan DTSEN eror-nya turun tinggal 28 persen,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).
Sebelumnya, exclusion error untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat mencapai 77,7 persen, sementara program BPNT (Sembako) berada di angka 70 persen.
Setelah penerapan DTSEN, exclusion error turun menjadi 28,2 persen pada PKH dan 17,6 persen untuk BPNT.
Perbaikan juga terjadi pada inclusion error atau kesalahan penerima manfaat yang tidak layak tetapi terdaftar. Pada PKH, kesalahan berkurang dari 46,5 persen menjadi 39,8 persen, sedangkan BPNT turun dari 37,7 persen menjadi 29,6 persen.
“Harapannya agar nanti erornya (jadi) di bawah 10 persen (hingga) di bawah 5 persen,” jelas dia.
Gus Ipul menilai akurasi data penerima bansos tidak mungkin mencapai 100 persen karena dinamika sosial yang terus berubah, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Karenanya, ia menekankan pentingnya peran RT/RW, kepala desa, lurah, dan camat dalam pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan keterlambatan pembaruan data, khususnya terkait warga meninggal dunia, berpotensi membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran.
Meski hasil pemutakhiran data nasional dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga bulan, pembaruan data di tingkat desa dapat dilakukan setiap hari untuk menjaga akurasi.
Terkait program digitalisasi bansos berbasis DTSEN, setelah diterapkan di Banyuwangi, kini dilakukan uji coba di 40 kabupaten/kota dan satu provinsi dengan melibatkan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Komdigi, KemenpanRB, BPS, Kemendagri, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Kalau ini nanti sukses, maka kita akan mulai luncurkan di seluruh Indonesia,” jelas Gus Ipul.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
