Airlangga Tak Cemas Burden Sharing BI-Pemerintah Kerek Inflasi

Airlangga Hartarto menilai bahwa sampai saat ini tingkat inflasi relatif terjaga tetap rendah.

Terbit 4 Sep 2025 20:10 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) saat menyampaikan konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2/2025). Pemerintah menetapkan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA dalam bank-bank nasional yang berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku tak cemas dengan potensi dampak burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap inflasi.

Ia menilai, sampai saat ini tingkat inflasi relatif masih terjaga tetap rendah. “Inflasi kan relatif terjaga, bahkan bulan kemarin deflasi. Jadi, pertumbuhannya inflasinya 2,31 persen (secara tahunan/year on year/yoy),” kata Airlangga kepada awak media, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Namun demikian, menurutnya bank sentral dan Kemenkeu masih perlu melanjutkan pembahasan terkait skema burden sharing untuk meringankan pembiayaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini.

Dus, ia belum bisa memperinci bagaimana mekanisme pembagian beban tersebut akan dijalankan dan sampai kapan akan dilangsungkan. “Ini masih dibicarakan,” ujar dia.

Meski begitu, dia berharap burden sharing dapat dijalankan dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Sehingga, pada akhirnya kebijakan ini dapat efektif untuk mengerek penyaluran kredit di sektor produktif. “Dengan tingkat suku bunga yang relatif rendah, diharapkan kredit bisa didorong lagi agar sektor riil bisa bergerak,” tukas Airlangga.

Sementara itu, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai saat ini perekonomian Indonesia memang masih memasuki tren deflasi, yang artinya dapat menahan dampak langsung dari bahaya lonjakan inflasi akibat cetak uang oleh BI.

Namun, tren deflasi yang kini dialami Indonesia sebenarnya bukan disebabkan oleh kurangnya uang beredar di masyarakat, tapi lebih karena perputaran uang yang tertahan akibat banyak masyarakat mengerem belanja.

Dus, ketika tren deflasi rampung dan berbalik, jumlah uang besar-besaran yang tadinya tertahan ditambah hasil pencetakan uang baru akibat burden sharing, berpotensi akan membuat Bank Sentral untuk kembali menyerap uang yang beredar di masyarakat. Kondisi inilah yang akan membuat inflasi sulit terkontrol.

“Jadi nanti tidak hanya masyarakat diharuskan bersakit-sakit oleh kondisi deflasi yang membuat pendapatan dan daya beli lemah saat ini, ketika deflasi berakhir nanti masyarakat juga akan dihadapkan dengan ancaman inflasi dengan tingkatan yang sulit terkontrol,” jelas Andri, dalam keterangannya.