Menuju konten utama

Airlangga Minta Pejabat Daerah Jangan Buat Kejutan & Kepanikan

Airlangga Hartarto minta pemerintah daerah tak membuat kebijakan yang membuat kepanikan masyarakat dan kondusitifitas perekonomian.

Airlangga Minta Pejabat Daerah Jangan Buat Kejutan & Kepanikan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyapa kader saat Bimbingan Teknis Pilkada Serentak 2020 bagi Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi wilayah Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara di Jakarta, Sabtu (29/8/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali merespon negatif rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total pada Senin 14 September 2020 besok.

Airlangga meminta Anies dan pemerintah daerah lainnya untuk tak membuat kebijakan yang mengejutkan dan membuat kepanikan di masyarakat dan perekonomian tidak stabil.

Airlangga mengatakan pemerintah pusat yang saat ini tengah berjuang untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi pada kuartal III di tengah pandemi COVID-19 memerlukan dukungan dari pemerintah daerah.

“PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta tidak pernah dicabut. Artinya kita perlu melakukan komunikasi publik yang tak menimbulkan gejolak baik di masyarakat maupun dunia perekonomian yang kita tahu kalau dunia perekonomian tidak bisa terima dengan sentimen negatif. Kemudian jangan menimbulkan kepanikan. Ini tentu harapan kami, jangan membuat kejutan-kejutan dari hal yang sudah dilakukan,” jelas Airlangga dalam sebuah diskusi daring bertajuk 'Anies Rem Darurat Ekonomi Tercekat', Minggu (13/9/2020).

Airlangga mengklaim kapasitas tenaga medis dan juga rumah sakit di dalam negeri masih bisa dioptimalkan.

Selain itu Airlangga juga mengklaim tingkat kesembuhan pasien corona COVID-19 di Indonesia tinggi dan angka kematian pun rendah. Sehingga strategi sosialisasi agar masyarakat disiplin protokol kesehatan sambil terus mengoptimalkan RI agar tak resesi bisa dilakukan secara bersamaan.

“Jadi jangan sampai mengatakan sistem kesehatan tak mampu, pemerintah sudah menyediakan dana Rp78 triliun dan dana itu masih tersedia," jelasnya.

Usai adanya kejutan ini, Airlangga menjelaskan ke depan pemerintah pusat akan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah. Rapat rencanannya akan dilakukan setiap dua pekan sekali untuk memperbarui kondisi terkini di daerah masing-masing.

“Intensitas dari komunikasi kami dengan kepala daerah akan ditingkatkan. Minimal akan kami lakukan dua minggu sekali jadi kami akan lakukan updating data secara terstruktur,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait JAKARTA PSBB TOTAL atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Bayu Septianto