Adaptasi Iklim di Pabrik Garmen: Jaga Perempuan & Produktivitas

tirto.id - Di Indonesia, percakapan mengenai perubahan iklim masih didominasi oleh satu kata: mitigasi. Kita berbicara tentang penurunan emisi, energi terbarukan, dan teknologi hijau. Semuanya penting, tetapi tidak cukup. Hal yang sering luput dari perhatian justru dampak yang paling dekat dengan kehidupan jutaan pekerja, khususnya perempuan: bagaimana perubahan iklim mulai merasuki ruang-ruang produksi tempat mereka bekerja setiap hari.

Kita tidak perlu melihat jauh untuk memahami betapa seriusnya persoalan ini. Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Desember 2025, yang menyebabkan ratusan korban meninggal dan hilang, menunjukkan bagaimana perubahan iklim yang berpadu dengan kerusakan lingkungan dapat menghancurkan kehidupan dalam sekejap. Dampaknya terasa di permukiman, pertanian, hingga transportasi. Namun, krisis serupa, meskipun wujudnya berbeda, juga sedang menyelinap ke tempat yang jarang dibicarakan, yakni ruang-ruang pabrik tempat perempuan Indonesia menopang industri garmen nasional.

Pertengahan tahun 2025, CARE Indonesia bersama berbagai perusahaan garmen melalui wadah GEN (Gender Empowerment Network) mengidentifikasi bagaimana dampak itu muncul dalam bentuk lain: panas ekstrem di dalam pabrik. Dari forum tersebut, kami mendengar keluhan serupa dari berbagai daerah. Keluhan seperti suhu di lantai produksi yang bisa mencapai 35–38°C menyebabkan pekerja perempuan mengalami pusing, kelelahan, mual, dehidrasi, dan hilang konsentrasi. Bahkan ada yang terpaksa pulang lebih cepat karena tubuh tidak lagi mampu menahan panas yang berkepanjangan. Para manajer pun mengakui bahwa ketika gelombang panas datang, produktivitas menurun signifikan dan absensi meningkat.

Temuan lapangan ini sejalan dengan kajian internasional yang dilakukan oleh Cornell University melalui Higher Ground Report (2023). Studi tersebut menganalisis industri garmen di Bangladesh, Vietnam, dan Kamboja, tiga pusat produksi dunia, dan menyimpulkan bahwa heat stress dapat menurunkan produktivitas 10–30% di lini produksi. Dampaknya paling berat dialami pekerja perempuan, karena mereka mendominasi proses sewing dan finishing yang sensitif terhadap perubahan suhu. Cornell bahkan memperingatkan bahwa negara-negara yang gagal beradaptasi berpotensi mengalami kerugian ekonomi nasional jangka panjang.

Indonesia tidak masuk dalam studi Cornell University. Namun, justru di sinilah letak urgensinya: kondisi pekerja perempuan di sektor garmen kita tidak tercatat dalam diskursus global, padahal tanda-tanda kerentanan itu nyata dan konsisten dengan gambaran ilmiah dalam studi dari Cornell University. Jika negara-negara lain sudah dihitung potensi kerugiannya, Indonesia belum mulai mengukur. Padahal industri padat karya seperti garmen menyerap lebih dari 80% tenaga kerja perempuan di banyak daerah.

Pertanyaannya, apakah kita akan terus melihat perubahan iklim sebagai isu lingkungan semata, atau sebagai ancaman langsung terhadap produktivitas nasional dan martabat manusia, termasuk perempuan?

Dalam forum GEN, perusahaan-perusahaan Indonesia sebenarnya sudah mulai bergerak. Ada pabrik yang menginisiasi Gerakan 1000 Tumbler untuk memastikan pekerja selalu terhidrasi; ada yang merekrut water boy untuk keliling mengisi ulang minum pekerja; ada yang memasang exhaust fan ekstra, menambah ventilasi, membuat ruang laktasi yang lebih sejuk, dan menyusun SOP respons gelombang panas. Beberapa bahkan mulai memikirkan “cuti panas”, sebuah kebijakan adaptasi yang mulai dibahas di sejumlah negara Asia.

Namun upaya ini memiliki batas. Banyak pabrik skala menengah mengakui satu hambatan yang sama, yakni biaya, ketidakjelasan regulasi, dan minimnya dukungan pemerintah. Tanpa kerangka adaptasi iklim nasional yang jelas untuk industri garmen, langkah-langkah baik ini bertumpu hanya pada kemampuan finansial perusahaan. Pabrik kecil akan tertinggal, dan para pekerja, lagi-lagi mayoritas pekerja perempuan, akan menanggung beban paling besar.

Padahal industri garmen bukan sektor pinggiran. Ia adalah bagian dari denyut ekonomi Indonesia, penyerap tenaga kerja perempuan terbesar, dan penyumbang ekspor penting. Ketika studi dari Cornell University memperingatkan bahwa pembeli dari pasar global mulai memasukkan indikator climate resilience dalam audit sosial mereka, perlunya adaptasi iklim di sektor garmen bukan lagi sekedar teori. Perusahaan-perusahaan multinasional kini menilai apakah pabrik mampu melindungi pekerjanya dari dampak iklim. Jika tidak, mereka bisa memindahkan pesanannya ke negara lain yang lebih siap.

Di sinilah negara harus hadir.

Tiga Solusi Konkret

Adaptasi iklim di sektor garmen bukan lagi pilihan moral, tetapi strategi ekonomi nasional. Pemerintah dapat mengambil tiga langkah konkret, yakni, pertama, menetapkan pedoman nasional adaptasi iklim berbasis gender untuk sektor industri, termasuk standar suhu aman kerja, akses air minum dingin, ventilasi minimum, dan sistem peringatan dini gelombang panas atau banjir.

Kedua, menyediakan insentif atau skema pembiayaan adaptasi bagi perusahaan, terutama UMKM garmen, agar tidak terjadi kesenjangan perlindungan pekerja, termasuk perempuan pekerja.

Ketiga, mendorong kolaborasi riset nasional. Memulai kerja sama dengan universitas, asosiasi industri, Kamar Dagang dan Industri serta lembaga seperti CARE, untuk menghasilkan kajian setara Cornell khusus untuk Indonesia.

Kita tidak boleh lupa bahwa adaptasi iklim adalah perlindungan martabat manusia, termasuk perempuan. Perubahan iklim bukan hanya menaiknya permukaan laut, ia juga menaikkan suhu ruang kerja yang dihuni perempuan-perempuan pekerja yang menopang ekonomi keluarga dan negara. Mengabaikan kondisi mereka berarti membiarkan produktivitas nasional bocor sedikit demi sedikit, tanpa kita sadari.

Jika Indonesia berani mengambil langkah ini, kita tidak hanya menjaga industri garmen tetap kompetitif, tetapi juga menunjukkan bahwa negara ini serius melindungi pekerjanya, termasuk pekerja perempuan, dari risiko iklim yang semakin nyata.

Inilah saatnya melihat adaptasi iklim bukan sebagai beban, tetapi sebagai investasi cerdas untuk masa depan industri dan martabat manusia. Indonesia sudah punya modal awal melalui pengalaman dari forum GEN, kini tinggal keberanian kebijakan untuk memperluasnya menjadi gerakan nasional.

*Penulis adalah profesional di bidang pembangunan berkelanjutan dengan pengalaman lebih dari 25 tahun.Inisiator The Archipelagic and Island States Forum. Saat ini menduduki posisi CEO CARE Indonesia. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.