tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan, pemerintah akan berencana mengembalikan fungsi Perum Bulog untuk berfokus menjadi lembaga yang mengutamakan stabilisasi pangan demi mencapai target swasembada pangan 2027. Oleh karena itu, pria yang akrab dengan sapaan Zulhas ini meminta Perum Bulog bertransformasi menjadi lembaga yang tidak berorientasi pada aspek komersial atau profit di masa depan.
“Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi. Kalau komersial, nanti beli jagung rakyat, beli gabah itu kadang hitung-hitungan, Bulog ini untung apa rugi, kalau rugi diperiksa,” ujar Zulhas di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
Zulhas mengatakan, kesepakatan atas perubahan fungsi Bulog berdasarkan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan kesepakatan ini, katanya, akan terus dilanjutkan secara bertahap.
“Nah, ini sudah disepakati tadi, yang penting lembaganya akan ada perubahan. Nanti seperti apa kita akan bahaskan lagi minggu depan, mulai terus maraton,” ucapnya.
Zulhas menilai transformasi Bulog menjadi lembaga non-komersial merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam langkah pemerintah untuk mengejar target swasembada pangan tahun 2027.
Meski begitu, eks Menteri Perdagangan itu menegaskan saat ini Bulog masih berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Masih (di bawah Kementerian BUMN). Belum resmi (menjadi lembaga non-komersial di bawah Presiden). Ini kan baru merapatkan konsep kami. Sampai ada perubahan (baru Bulog resmi di bawah Presiden),” tekan Zulhas.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyambut positif rencana perubahan struktur Perum Bulog. Ia mengatakan, rencana perubahan struktur organisasi dapat membawa Bulog lebih dekat dengan petani sehingga lebih fokus pada stabilisasi harga pangan melalui dukungan APBN.
“Nanti konsepnya itu kita dapat APBN. Dengan APBN itu sebagai stabilisasi, ya kita bisa langsung stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung. Ini memperkuat fungsi kami sebagai stabilisator,” jelas Wahyu.
Di sisi lain, Wahyu mengatakan.bahwa proses transformasi ini perlu membutuhkan waktu. “Targetnya, 2025 kami masih menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN. Jadi kita sebagai operator tetap jalan. Kalau enggak nanti berhenti dong penyerapan gabah, penyerapan beras. (Tupoksi sebagai) BUMN pangan tetap jalan, tapi tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres. Konsepnya sudah kita siapkan,” ungkapnya.
Kemudian, Wahyu berharap bahwa rencana transformasi Perum Bulog menjadi lembaga non-komersial ini bisa berjalan lebih cepat. “Kami berharap transformasi bisa lebih cepat, tapi ada banyak aspek yang harus diselesaikan, termasuk regulasi seperti PP 13 Tahun 2015 tentang Perum Bulog,” kata Wahyu.
Kendati demikian, meskipun perubahan ini dinilai positif, terdapat tantangan terkait pengelolaan tugas yang dikhawatirkan tumpang tindih dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Kami hanya menyiapkan konsep, urgensinya, dan strukturnya untuk diusulkan ke presiden,” pungkas Wahyu.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
