Yusril Sebut Prabowo Tak Bentuk Tim Investigasi soal Unjuk Rasa

tirto.id - Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Kmigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko HAM Imipas), Yusril Ihza Mahendra, berujar, Presiden Prabowo Subianto enggan membentuk tim investigasi untuk menangani rentetan aksi unjuk rasa.

Ia menyebutkan, pembentukan tim investigasi itu salah satunya merupakan usulan dari komunitas pemuka agama yang bernama Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Mereka disebut menyampaikan usulan yang positif.

"Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden [Prabowo] barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan, tim pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus lalu tidak perlu dibentuk," ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).

Yusril berdalih, Lembaga Nasional HAM (LNHAM) telah inisiatif membentuk tim investigasi independen untuk memeriksa imbas unjuk rasa. Oleh karena itu, ia menyerahkan pemeriksaan dilakukan LNHAM. Ia pun mengklaim, Prabowo mempersilakan tim investigasi independen bentukan LNHAM untuk memeriksa imbas unjuk rasa.

"Presiden mengatakan bahwa silakan Komnas HAM dan enam lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, menemukan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi itu," tutur Yusril.

Diberitakan sebelumnya, perwakilan GNB sekaligus eks Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin, berujar, GNB menekankan wacana pembentukan tim investigasi independen terkait kericuhan yang timbul selama rentetan aksi.

Lukman menilai penting karena rentetan aksi tersebut menimbulkan korban luka-luka hingga korban meninggal dunia. Prabowo pun disebut menyetujui pembentukan tim investigasi independen itu.

"Aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian prahara Agustus, beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak," tuturnya, di Istana Negara, Kamis (11/9/2025).

"Presiden menyetujui pembentukan itu. Dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," sambung Lukman.