tirto.id - Warga eks Kampung Bayam melaporkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman. Pasalnya, Heru Budi tak kunjung merespons ajakan warga Kampung Bayam untuk berdialog.
Menanggapi pelaporan itu, Heru menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberikan yang terbaik untuk warga, termasuk warga eks Kampung Bayam.
"Pemda kan sudah memberikan yang terbaik [untuk warga]," katanya kepada awak media, Rabu (21/2/2024).
Heru mempersilakan warga untuk melalukan mediasi dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Mediasi rencananya akan digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
PT Jakpro merupakan pengelola Kampung Susun Bayam, rumah susun (rusun) bagi warga eks Kampung Bayam. Namun hingga kini warga eks Kampung Bayam belum bisa menghuninya.
"Ya, silakan [mediasi digelar]. Itu kan ranah Jakpro," kata eks Wali Kota Jakarta Utara tersebut.
Dilaporkan ke Ombudsman
Perwakilan warga eks Kampung bayam, Furqon, menyebutkan bahwa pihaknya melaporkan Heru Budi ke Ombdusman pada 19 Februari 2024.
"Data sudah cukup lengkap. Namun, ada yang kurang, yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB (Kampung Susun Bayam) yang melaporkan, [berupa] surat secara tertulis yang pernah kami kirimkan kepada Pj Gubernur yang tidak pernah direspons itu," kata Furqon dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (21/2/2024).
Ia mengatakan, warga eks Kampung Bayam bakal kembali ke Ombudsman untuk menyerahkan berkas yang telah dilengkapi. Menurut Furqon, pemerintah sudah seharusnya memenuhi kebutuhan rakyat melalui pelayanan publik.
Furqon mengatakan, Heru Budi seakan-akan menghalangi hak warga eks Kampung Bayam dalam pemenuhan kebutuhan ruang hidup, bersekolah, serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya.
Ia menegaskan, warga eks Kampung Bayam hanya menginginkan dialog terbuka dengan Heru Budi dan PT Jakpro.
"Harapannya setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan, Ombudsman bisa mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat miskin," tutur Furqon.
Dilaporkan Soal Jalur Sepeda
Selain oleh warga eks Kampung Bayam, Heru Budi juga dilaporkan ke Ombudsman oleh komunitas pesepeda, Bike to Work (B2W) pada Rabu ini. Laporan dilayangkan lantaran pengelolaan jalur sepeda di Jakarta dinilai tak berjalan lancar.
“Laporan ini merupakan tahapan awal dalam perjuangan B2W Indonesia untuk menuntut keadilan dalam pelayanan publik, khususnya bagi pesepeda," kata Ketua Umum B2W, Fahmi Saimima, dalam keterangannya, Rabu.
"Kami menjadikannya sebagai pijakan awal menuju proses gugatan kami di Pengadilan Tata Usaha Negara,” lanjut dia.
Fahmi menilai, Heru Budi mengabaikan jalur sepeda di Jakarta. Sebab, anggaran untuk jalur sepeda dipangkas habis dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023. Sementara dalam APBD DKI 2024, malah tak ada anggaran untuk jalur sepeda sama sekali.
Selain itu, Pemprov DKI juga membongkar jalur sepeda dan trotoar di Simpang Santa, Jakarta Selatan, pada April 2023. Lalu, Pemprov DKI melakukan pengaspalan ulang dan perbaikan jalan pada Mei 2023. Akibatnya, sebagian jalur sepeda hilang.
Stick cone yang merupakan pembatas antara jalur sepeda dengan jalur kendaraan bermotor juga dicabut di sejumlah lokasi.
"B2W Indonesia memohon Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menerima pengaduan secara keseluruhan, menyatakan berwenang memeriksa pengaduan, dan menyatakan Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan malaadministrasi dalam pengelolaan dan pemeliharaan lajur sepeda secara berkelanjutan," urai Fahmi.
Tirto telah berupaya mengonfirmasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terkait laporan B2W. Namun, Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo belum merespons hingga berita ini ditayangkan.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
