tirto.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ma'ruf berjanji tidak akan mengedepankan pendekatan keamanan.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Wapres RI, Masduki Baidlowi di Jakarta, Jumat (6/11/2020).
"Penekanannya pada bagaimana peningkatan SDM dan kesejahteraan rakyat; yang kedua, peningkatan keamanan itu tidak dikedepankan. Jadi bagaimana sebenarnya menyejahterakan masyarakat di Papua. Itu angle yang disampaikan Wapres ke Kepala Bappenas," kata Masduki, dikutip dari Antara.
Masduki mengkalim Ma'ruf telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat terkait rencana pembangunan tersebut. Ma'ruf juga berencana mengunjungi Papua setelah rencana kerja pembangunan tersebut selesai disusun.
"Sudah ada koordinasi-koordinasi Wapres dengan pemda di Papua, bahkan Wapres sudah berkoordinasi dengan civil society di sana," jelas Masduki.
Ma'ruf telah menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa untuk menyusun rancangan kerja terkait percepatan pembangunan di dua provinsi paling timur Indonesia tersebut.
"Wapres minta ada rencana kerja berikut time table-nya, targetnya, dan sebagainya. Kira-kira pekan depan Insyaallah akan ada rapat koordinasi intern tentang itu," ujar Masduki.
Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Presiden Joko Widodo menunjuk Wapres Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengarah.
Dalam Keppres tersebut disebutkan anggota Dewan Pengarah ialah Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko bidang Perekonomian, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan.
Pendekatan keamanan di Papua menuai sorotan lantaran dugaan kekerasan oleh aparat di sana terus berulang. Kasus terakhir yakni kematian pendeta Yeremia Zanambani (63), Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Hitadipa di Intan Jaya, pada September lalu.
Yeremia diduga tewas ditembak personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dugaan tersebut diperkuat oleh temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan juga menyimpulkan hal serupa. Tim yang bekerja sejak 1-14 Oktober dan mewawancarai puluhan saksi mata ini menyimpulkan ada “dugaan keterlibatan oknum aparat,” kata Menkopolhukam Mahfud MD.
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan
