Masuk tirto.id
tirto.id - Bencana tanah bergerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang berlangsung sejak 2025 telah merusak ratusan rumah. Akibat bencana alam ini, ratusan warga masih mengungsi sampai sekarang.
Penanganan dampak bencana ini menjadi pembahasan saat Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menerima audiensi dengan para pejabat Dinas Sosial Kabupaten Brebes di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).
Selain Agus Jabo, forum tersebut juga dihadiri oleh Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos Masryani Mansyur, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes I. Baehaqi, dan Kepala Bidang Dayasos Tarsono.
Dalam audiensi ini, Wamensos mendorong agar proses relokasi warga berjalan lebih cepat dengan menyediakan hunian sementara hingga hunian tetap di lokasi yang aman.
“Terkait rencana [pembangunan] hunian sementara dan hunian tetap, Kementerian Sosial menunggu penetapan lokasi serta kesiapan lahan dari pemerintah daerah,” ujar Agus Jabo.
Berdasarkan pantauan Dinsos Brebes, bencana tanah gerak di Desa Mendala terus meluas. Hingga kini, sebanyak 176 kepala keluarga atau 530 jiwa terdampak bencana itu. Adapun jumlah rumah yang rusak mencapai 143 unit.
Pemda setempat pun masih terus melakukan koordinasi untuk mempercepat relokasi warga terdampak dan menyiapkan pembangunan huntara dan hunian tetap.
Agar huntara dan hunian tetap segera terbangun, Agus Jabo meminta setiap kendala segera dilaporkan agar bisa ditindaklanjuti oleh kementerian.
Dia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung serta pelibatan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan pendamping sosial dalam proses pendampingan warga.
“Bantuan logistik sudah kami salurkan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk penanganan hunian sementara hingga rencana hunian tetap,” kata Agus Jabo.
Selain menyalurkan bantuan logistik via skema buffer stock, Kemensos juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial Jawa Tengah untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Wamensos menambahkan, penanganan bencana harus berjalan cepat namun tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat menjadi kunci setiap tahap penanganan bencana berjalan lancar.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
