Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, meminta Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat melakukan mitigasi untuk mengantisipasi risiko selama masa transisi dari Sekolah Rakyat rintisan menjadi permanen.
Permintaan ini disampaikan Agus Jabo dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026).
"Tadi evaluasi, yang selanjutnya adalah mitigasi perpindahan dan pembangunan sekolah permanen. Ini sekarang sedang proses transisi. Jadi garis besarnya itu, dari 166 sekolah rintisan, itu tidak semuanya memiliki calon sekolah permanen yang sedang dibangun tahun ini," kata Agus Jabo.
Dia memaparkan data, dari total 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang telah berjalan, saat ini baru 98 titik yang sedang dipersiapkan gedung permanennya. Kondisi tersebut menuntut perencanaan matang agar proses perpindahan tidak mengganggu aktivitas pendidikan.
Maka itu, Agus Jabo meminta gugus tugas segera menyusun skenario simulasi perpindahan
sekolah secara rinci dan berbasis data. Skenario itu mencakup pula mitigasi berbagai risiko yang berpotensi muncul saat proses transisi.
"Sudah ada skema, sudah ada simulasi, tetapi paling tidak gugus tugas ini harus sudah bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi, terutama bagi siswa-siswa dan guru serta tendik yang nanti akan kita pindahkan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen yang itu tidak ada di kota itu," jelas Agus Jabo.
Untuk keperluan mitigasi tersebut, Agus Jabo meminta gugus tugas memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum sekaligus memastikan pembangunan Sekolah Rakyat permanen berjalan sesuai jadwal. Koordinasi itu diperlukan agar progres pembangunan bisa terus dipantau.
"Saya juga terlibat untuk proses pengawasan supaya kemudian pembangunan Sekolah Rakyat [permanen] ini betul-betul tepat waktu, di bulan Juli kita sudah bisa membuka atau merekrut siswa baru termasuk memindahkan siswa-siswa dari sekolah rintisan," kata dia.
Langkah lain yang perlu segera dilakukan adalah pengajuan formasi aparatur sipil negara (ASN) bagi guru dan tenaga kependidikan secara bertahap, paling lambat akhir Maret 2026.
Agus Jabo juga mengingatkan agar seluruh proses transisi dipastikan berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, serta mengutamakan kepentingan terbaik para siswa.
"Jadi saya ingatkan lagi, semua ini dalam rangka mendukung, mendorong program program Sekolah Rakyat dalam memutus transmisi kemiskinan itu betul-betul bisa tercapai," tegas Agus Jabo.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dody Sukmono, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Fakir Miskin Ishaq Zubaedi Raqib, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
