Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Kabupaten Jember mengerahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut berhasil mengidentifikasi ribuan penerima bantuan sosial yang telah meninggal dunia.
Hasil verifikasi terhadap 16.775 warga Desil 1 DTSEN yang terdata meninggal menunjukkan sebanyak 14.462 orang telah memiliki akta kematian. Dari jumlah tersebut, tercatat 10.480 penerima Bantuan Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), 2.845 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta 3.317 penerima bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Kami ingin membantu pemerintah pusat melakukan verifikasi data. Saat ini kami sudah selesai verifikasi desil satu dan ke depan desil 2 sampai desil 4 atau 5 Jember akan terus membantu pemerintah pusat untuk verifikasi," ujar Bupati Jember Muhammad Fawaid yang akrab dipanggil Gus Fawaid saat audiensi bersama Pemkab Brebes ke Kemensos, Rabu (24/6/2026).
Temuan tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
"Daerah seperti Jember ini bagus. Semua ASN diturunkan untuk melakukan ground check. Itu sangat membantu pemerintah pusat dan membantu Kemensos juga," katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah mendapat mandat dari presiden untuk memperkuat akurasi DTSEN agar program bantuan sosial tepat sasaran. Data yang akurat juga dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk Sekolah Rakyat.
Menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut, Agus Jabo meminta Pemkab Jember segera menyerahkan data kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemensos untuk dilakukan pencocokan dan pembersihan data.
"Nanti segera disampaikan ke Pusdatin. Kalau sudah dilakukan cleansing dan dinyatakan clear, data tersebut bisa segera dimutakhirkan dan ditambah kuota," katanya.
Selain DTSEN, Pemkab Jember juga menyatakan kesiapan membantu verifikasi data penerima BPNT dan bantuan pangan. Pemerintah daerah menilai pengecekan lapangan masih diperlukan untuk memastikan tidak ada penerima yang telah meninggal, berpindah domisili, atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Agus Jabo menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program bantuan sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Brebes melaporkan perkembangan pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Pemkab Brebes menyampaikan masih terdapat calon siswa dari keluarga miskin yang memenuhi syarat, namun belum dapat diterima karena keterbatasan kuota. Pemerintah daerah juga mengusulkan penyesuaian jumlah rombongan belajar pada jenjang tertentu agar lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dapat mengakses program tersebut.
Menanggapi usulan itu, Agus Jabo menjelaskan bahwa kapasitas penerimaan siswa saat ini masih mengacu pada ketentuan pemerintah, yakni maksimal 270 siswa untuk setiap lokasi Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
"Karena konsep Sekolah Rakyat adalah memutus transmisi kemiskinan sejak dini. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait masalah ini," tutupnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
