Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan target kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2026, sementara kemiskinan secara umum dipatok 4,5 persen pada 2029. Guna merealisasikan target ini, pemerintah pusat dan daerah perlu berkolaborasi.
Maka itu, Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, memastikan semua usulan program dari daerah yang sesuai dengan strategi nasional untuk pengentasan kemiskinan akan ditindaklanjuti.
Dia menyampaikan hal ini dalam audiensi bersama Bupati Solok, Bupati Bone Bolango, dan Sekretaris Daerah Sumatera Barat di Kantor Kementerian Sosial, Senin (22/9/2025).
"Silakan teknisnya dikonsultasikan dengan pelaksana. Untuk urusan rumah layak huni bisa langsung ke PKP [Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman], sementara program lainnya akan dikoordinasikan sesuai bidang masing-masing," kata Wamensos Agus Jabo ke peserta audiensi.
"Harapan kita, masyarakat Indonesia bisa segera keluar dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tahun depan," ujar dia melanjutkan.
Ketika membuka audiensi, Agus Jabo menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang dijalankan Kemensos tidak jauh dari tiga mandat utama presiden, yakni pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial.
"Presiden selalu menekankan dua hal penting. Pertama, kita harus bekerja berdasarkan data dan kedua, bantuan sosial harus tepat sasaran," kata dia.
Tiga mandat itu saling berkaitan. Sebab, sebesar apa pun anggaran bantuan sosial (bansos) tidak akan efektif penyalurannya tidak mengacu pada pada data yang jelas.
Agus Jabo menambahkan, DTSEN bisa memberikan informasi detail tentang jumlah orang miskin di Indonesia, beserta alamat lengkap dan profilnya. Dengan mengacu pada DTSEN, distribusi bansos akan lebih tepat sasaran dan memenuhi tujuan mengurangi kemiskinan di Indonesia.
DTSEN tak hanya berfungsi memastikan bansos tetat sasaran, tapi juga untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan yang dijalankan melalui Sekolah Rakyat.
Agus Jabo menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo dan program ini menjadi bentuk intervensi negara kepada anak-anak dari keluarga miskin.
"Pak Presiden ingin melalui Sekolah Rakyat, transmisi kemiskinan bisa diputus. Orang tua siswa juga sering bercerita pada saya, bahwa mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk menyekolahkan anaknya tanpa Sekolah Rakyat," kata dia.
Agus Jabo menambahkan, upaya pengentasan kemiskinan lainnya yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan warga miskin, program yang kini menjadi fokus utama Kemensos.
Mengusung semangat “Bantuan Sosial Sementara, Pemberdayaan Selamanya," Kemensos mendorong para penerima bansos agar lebih mandiri melalui usaha produktif.
"Sudah ada contoh di Banyumas, dengan hasil kerajinan dari eceng gondok di desa tersebut diekspor sampai ke Amerika," jelas Wamensos.
Arahan dari Agus Jabo mendapat sambutan positif. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ari Yuswandi, menegaskan komitmennya mendukung program Kemensos dalam mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk Sekolah Rakyat.
"Untuk Sekolah Rakyat, kami sudah memiliki tiga rintisan, dua di Padang dan satu di Solok. Kami juga tengah menyiapkan beberapa usulan lahan permanen di Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman Barat, dan Solok. Tahun ini masih dalam tahap perencanaan dengan beberapa lokasi yang sudah dipersiapkan," kata Ari.
Dia menambahkan, pengembangan program pemberdayaan sosial di Sumbar juga sudah mulai dilaksanakan. "Banyak masyarakat miskin sudah berusaha mandiri, namun tetap membutuhkan penguatan,” katanya.
Dukungan juga disampaikan oleh Bupati Solok, Jon Firman Pandu, yang menyatakan siap mempercepat penyelesaian dokumen pendukung untuk usulan pendirian Sekolah Rakyat di daerahnya, baik rintisan maupun permanen.
Sementara itu, Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menyampaikan kebutuhan pembangunan 1.000 unit rumah bagi masyarakat pesisir terdampak bencana serta kesiapan lahan Sekolah Rakyat di daerahnya.
"Kami sedang menyiapkan lahan sekitar 7 hektare untuk Sekolah Rakyat," kata Ismet.
Menanggapi hal tersebut, Wamensos Agus Jabo mengarahkan Pemda Bone Bolango untuk mengajukan proposal Kampung Siaga Bencana di wilayah yang rawan banjir.
"Nantinya akan ada lumbung serta penyediaan kebutuhan darurat seperti permakanan, tenda, dan alat tidur. Bisa langsung diajukan," pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
