Walhi Nilai Banjir di Bandung Bukan Cuma karena Sungai Meluap

tirto.id - Penyebab dari banjir yang melanda wilayah Derwati, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung beberapa waktu lalu, bukan akibat luapan sungai semata.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar) menilai banjir yang melanda wilayah Derwati, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, beberapa waktu lalu, bukan hanya diakibatkan luapan air sungai.

Tim Disaster Walhi Jabar, Aldi Maulana, mengatakan, banjir yang mendera warga di Derwati dan sekitarnya akibat dampak langsung dari kegagalan tata kelola ruang wilayah, ekologis daerah hulu dan ekosistem sungai yang rusak.

"Pemerintah tidak becus memitigasi alih fungsi lahan yang masif terjadi di kawasan hulu, sehingga hujan deras tidak tertampung baik oleh alam. Daerah aliran sungai mengalami over capacity dan timbul banjir," ungkap Aldi saat dihubungi Tirto, Minggu (19/4/2026).

Walhi juga mengidentifikasi sejumlah penyebab banjir yang bersifat ekologis dan struktural lainnya. Pertama, alih fungsi kawasan resapan air menjadi permukiman padat dan komersial, khususnya di kawasan hulu.

Kedua, dampak jangka panjang dari kerusakan ekosistem sungai akibat penyempitan dan pencemaran aliran sungai diantaranya Sungai Citarik, Cipamulihan, dan Cinambo.

"Lemahnya konsistensi penegakan hukum tata ruang serta pelaksanaan pembangunan di kawasan budidaya dan konservasi untuk kepentingan komersial," lanjut Aldi.

Ketiga, kondisi tersebut diperparah dengan sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Hal itu menyebabkan air kiriman dari wilayah Sapan, Kabupaten Bandung tidak dapat dialirkan dengan cepat.

Terakhir, pembangunan di kawasan Bandung Utara yang masih menyebabkan limpasan air mengalir deras kedataran rendah, termasuk Gedebage dan Darwati, yang secara geografis berada di cekungan paling bawah.

Ia menilai penanganan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum optimal. Beberapa indikator kritis menunjukkan celah yang masih besar. Banjir Derwati bertahan lebih dari 6 hari, ini merupakan bukti pemerintahan masih gagal dalam melakukan upaya mitigasi.

"Hal serupa juga diucapkan Wali Kota Bandung, Muhamad Farhan, menyatakan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah dengan pembangunan kolam retensi belum berfungsi optimal," kata Aldi.

"Dia [Farhan] mengakui bahwa kawasan permukiman lebih rendah dari tinggi muka sungai persoalan mendasar yang belum terpecahkan," sambungnya.

Walhi Jabar menegaskan, pemerintahan kurang cermat dalam melakukan perencanaan mitigasi. Hal itu akibat kurangnya koordinasi antara lembaga dan minim keterlibatan masyarakat sekitar. Sehingga upaya mitigasi dapat dikatakan gagal.

Ia juga menyarankan, Pemkot Bandung berkoordinasi lintas daerah dengan Kabupaten Bandung untuk merespon banjir Darwati. Lantaran masalah itu dipicu salah satunya air kiriman dari wilayah Sapan.

"Dan tidak dapat mencegah banjir yang berulang, sehingga masyarakat menjadi korban akibat kebijakan serampangan itu. Anggaran mengalir, tapi salah arah," ucapnya.

Pemerintah masih fokus pada pembangunan dan normalisasi drainase. Padahal menurutnya, banjir tetap terjadi di titik yang sama.

"Anggaran infrastruktur terus mengalir, tapi akar persoalan ekologis, alih fungsi lahan hulu, rusaknya DAS, penyempitan sungai belum ditangani secara serius dan sistematis," tegas Aldi.

Ia menekankan, solusi seperti kolam retensi dan rumah pompa hanya bersifat mengelola dampak, bukan menyelesaikan akar masalah. Pemerintah mesti lakukan pendekatan dari hulu, yaitu pemulihan ekosistem dan tata ruang.

"Walhi menegaskan, tanpa pemulihan ekosistem hulu dan penegakan tata ruang yang konsisten, investasi infrastruktur hilir, [kolam retensi dan pompa] hanya menjadi kesalahan besar pemerintah," imbuhnya.

Diketahui, Pemkot Bandung sudah menyiapkan dua solusi pembangunan untuk menangani masalah banjir di wilayah Derwati. Di antaranya pembangunan sistem penyaluran air dan rumah pompa baru.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut, rencana itu akan masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027-2028. Bahkan bisa berpeluang dipercepat melalui perubahan anggaran 2026.

Pembangunan sistem penyaluran air itu menghubungkan Rancabolang menuju Sungai Cipamokolan. Pembangunan tersebut akan dilengkapi dengan rumah pompa baru.

Akan tetapi hingga saat ini skema teknis masih dalam tahap kajian. Saluran itu belum dipastikan bakal menggunakan saluran tertutup berupa pipa atau saluran terbuka.

“Perencanaan akan kita matangkan dalam beberapa minggu ke depan. Ini menjadi solusi jangka panjang agar genangan tidak terus berulang,” kata Farhan dalam keterangan tertulis diterima tirto, Sabtu (18/4/2026). .

Menurutnya, kondisi banjir di kawasan tersebut diperparah oleh debit air di Sungai Cisaranten serta banjir di kawasan Sapan Kabupaten Bandung. Hal itu menyebabkan upaya pemompaan air dari kawasan permukiman belum dapat dilakukan secara optimal.

Ia memastikan penanganan darurat terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga. Dapur umum sudah didirikan dan beroperasi setiap hari. Melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

“Kalau saya catat, sekarang ini yang genangannya belum surut juga dan masih parah ada empat RW, dua RW di Rancabolang, dua RW di Derwati,” catatnya.

Sementara itu, sepanjang pantauan BPBD Jabar, puncak banjir di Derwati terjadi pada hari Senin (13/4/2026). Kondisi tersebut diperparah dengan intensitas hujan yang tinggi selama masa transisi cuaca.

"Imbas cuaca ekstrem dan hujan terus-terusan, akhirnya menyebabkan sungai meluap dan banjir seperti ini," kata Personel Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jabar, Iwan kepada tirto di lokasi, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data BPBD Jabar, kurang lebih sebanyak 248 kepala keluarga atau 1.180 jiwa terdampak banjir selama empat hari di pertigaan Derwati, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage tersebut.