tirto.id - Calon Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan (Komnas) Perempuan, Veryanto Sitohang mengaku prihatin dengan sikap pemerintah yang jarang memanfaatkan hasil kinerja lembaga independen milik negara ini untuk membuat kebijakan.
Padahal, Komnas Perempuan memiliki banyak kajian yang kerap dijadikan rujukan oleh lembaga internasional.
“Komnas Perempuan memiliki banyak produk-produk unggulan yang setiap tahun dikeluarkan, kemudian ada daftar kebijakan-kebijakan diskriminatif di Indonesia, kemudian dokumen-dokumen lain juga tidak kalah penting,” ujar Veryanto dalam Uji Publik Calon Anggota Komnas Perempuan di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
“Dan ini kemudian juga menjadi rujukan banyak pihak, termasuk lembaga internasional. Tapi sayangnya, pemerintah Indonesia tidak menggunakan ini sebagai bahan baku untuk melakukan kebijakan-kebijakan,” imbuhnya.
Menurut Very, Komnas Perempuan perlu meningkatkan posisi tawar mereka, baik melalui komunikasi dengan presiden maupun DPR, sehingga dalam menyelesaikan kebijakan pro-perempuan, lembaga tersebut lebih didengar ketimbang lembaga lain yang tak jelas keberpihakannya.
Aktivis perempuan di Sumatera Utara ini pun mengkritik media massa di Indonesia. Berdasarkan pengamatannya, media di Indonesia tak sensitif gender.
Very pun berpendapat bahwa ke depan, Komnas Perempuan perlu menjalin komunikasi yang lebih intens dengan media agar media bisa membuat pemberitaan adil gender.
“Saya agak prihatin misalnya, beberapa media mainstream menggunakan tokoh-tokoh agama yang konservatif menyampaikan isu perempuan, sehingga dia menjadi bias. Saya pikir ini perlu diperhatikan,” tutur Very dalam presentasinya.
Bagi Very, persoalan perempuan adalah persoalan kemanusiaan, sehingga dalam mengangkat isu tersebut, tak hanya melibatkan perempuan, tapi juga laki-laki.
“Bayangkan perempuan itu adalah saudara perempuan Anda, ibu Anda, istri Anda,” ucapnya.
Pada tahap uji publik, terdapat 50 calon anggota Komnas Perempuan periode 2020-2024 mempresentasikan pandangan mereka di tanggal 14-15 Oktober 2019. Calon anggota ini telah lolos tahapan rekam jejak dan administrasi.
Uji publik itu diadakan di Hotel Sari Pacific, Jakarta, di Ruang Istana 1 dan Ruang Istana 2. Masyarakat bisa menyaksikan uji publik tersebut melalui akun Youtube Komnas Perempuan untuk uji publik di Ruang Istana I dan di akun Facebook Komnas Perempuan untuk uji publik di Ruang Istana II.
Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan masukan atau pertanyaan untuk para calon anggota Komnas Perempuan melalui WhatsApp dan SMS di nomor 0811-8102-703.
Penulis: Widia Primastika
Editor: Zakki Amali
